DPMD Kukar Dorong Penguatan Ekonomi Komunitas Lewat Pembentukan Koperasi Merah Putih

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menggalakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan meluncurkan inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih.

Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar sebagai bagian dari strategi menyeluruh untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan.

Bacaan Lainnya

Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara DPMD Kukar dan Dinas Koperasi dan UKM Kukar, dengan fokus utama pada penciptaan koperasi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak.

Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar, perubahan nama dari Koperasi Desa Merah Putih menjadi Koperasi Merah Putih dilakukan agar cakupan koperasi dapat diperluas ke wilayah kelurahan, bukan hanya desa.

“Kata desa kami hilangkan agar koperasi ini dapat menjangkau lebih luas, termasuk masyarakat yang tinggal di kelurahan,” jelas Riyandi.

Setiap koperasi nantinya harus memiliki sedikitnya 500 anggota. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, memungkinkan terjadinya penggabungan beberapa wilayah. Selain membentuk koperasi baru, pemerintah juga akan merevitalisasi koperasi lama agar kembali berfungsi secara optimal.

Saat ini, DPMD Kukar masih menanti pembentukan tim resmi dari kepala daerah yang akan mengawal tahapan lanjutan, termasuk edukasi kepada masyarakat dan pelaksanaan musyawarah desa.

Riyandi juga menegaskan bahwa koperasi bukanlah alat penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Koperasi adalah badan usaha yang bertumpu pada prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan untuk kepentingan fiskal daerah,” ujarnya.

Program ini dirancang sebagai solusi untuk memberantas praktik tengkulak yang masih dominan di kawasan pedesaan. Pemerintah berharap kehadiran koperasi sejati dapat menjadi alternatif ekonomi yang berkeadilan dan berbasis komunitas.

Langkah awal yang dilakukan antara lain pendirian koperasi, pengurusan legalitas melalui notaris, serta pemetaan kebutuhan masyarakat yang akan dilakukan oleh tim lintas sektor. Berbagai instansi terkait juga akan dilibatkan sesuai potensi wilayah masing-masing.

Selain itu, DPMD Kukar juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam gerakan koperasi. Riyandi menyayangkan rendahnya keterlibatan pemuda sejauh ini dan berkomitmen mendorong partisipasi mereka melalui lembaga-lembaga lokal seperti karang taruna.

“Pemuda masih kurang aktif dalam koperasi. Karena itu kami akan menggandeng lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan untuk mengoptimalkan peran mereka,” pungkasnya.

Pos terkait