Gunakan Indeks Desa, DPMD Terapkan Sistem Anyar untuk Permudah Nilai Kemajuan Desa

Kepala DPMD Kukar, Arianto
Kepala DPMD Kukar, Arianto

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar mulai menerapkan sistem baru bernama Indeks Desa. Sitem ini dirancang untuk menilai kemajuan sebuah desa di Kukar, tanpa harus menggunakan pendekatan lama. Sistem Indeks Desa dinilai lebih menyeluruh dalam menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Kepala DPMD Kukar, Arianto menjelaskan sistem anyar ini menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) yang sebelumnya digunakan secara nasional. Jika IDM hanya mengukur ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, maka Indeks Desa hadir dengan indikator yang lebih luas.

Bacaan Lainnya

“Perbedaan utamanya pada kedalaman indikator. Tapi prinsipnya tetap, dari data yang dimasukkan oleh desa, nanti akan terbaca statusnya apakah desa tersebut mandiri, maju, berkembang, tertinggal, atau sangat tertinggal,” katanya.

Melalui Indeks Desa penginputan data dilakukan langsung oleh pemerintah desa melalui aplikasi berbasis digital. Data yang dikumpulkan mencakup indeks statistik dan variabel tambahan lainnya yang digunakan untuk mengklasifikasi desa.

Hingga 2024, DPMD mencatat 87 desa di Kukar telah menyandang status mandiri. Sekitar 24 desa masih dalam kategori berkembang, sementara sisanya berada di level maju.

Arianto menegaskan sejak 2022 Kukar sudah tidak lagi memiliki desa yang tergolong tertinggal maupun sangat tertinggal. DPMD pun aktif memberikan pembinaan dan pendampingan agar desa-desa mampu memenuhi indikator-indikator yang dibutuhkan dalam sistem baru ini.

“Kami arahkan agar desa memahami kewenangannya, seperti di bidang kesehatan desa hanya sampai Posyandu dan pendidikan hanya sampai PAUD,” pesannya.

Ia juga menekankan percepatan status desa tak bisa hanya bergantung pada kinerja pemerintah desa. Harus ada keterlibatan OPD lain yang memiliki kewenangan teknis yang disebut sebagai Supra Desa.

Seperti desa butuh perbaikan jalan penghubung maka tindak lanjutnya berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). Bgeitu juga jika membutuhkan bangunan SD atau SMP yang representatif maka urusannya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), termasuk kebutuhan lapangan sepak bola yang kewenangannya ada di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

“Kami dari DPMD hanya bisa menjembatani dan memberikan rekomendasi berdasarkan data, semua ini untuk mempercepat naiknya status desa,” pungkasnya.

Pos terkait