Tenggarong – Kutai Kartanegara (Kukar) tengah membuka babak baru dalam pembangunan desa berbasis lingkungan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyatakan komitmennya dalam mendukung rencana investasi karbon yang akan menyasar 10 desa di lima kecamatan.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa program ini bukan sekadar investasi biasa, melainkan bagian dari skema kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta yang mengedepankan manfaat langsung bagi desa.
“Prinsip kami jelas, mendukung sepenuhnya. Investasi karbon ini bukan hanya tentang keuntungan ekonomi, tapi juga peluang untuk memperkuat kapasitas desa dalam pembangunan berkelanjutan,” ujar Arianto.
Investasi karbon ini merupakan buah dari kesepakatan awal antara Pemkab Kukar dan PT Tirta Carbon Indonesia yang fokus pada perdagangan karbon, khususnya di lahan gambut non-kawasan hutan.
Kukar sendiri diketahui memiliki sekitar 110.094 hektare lahan gambut yang tersebar di lima kecamatan, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis.
Lahan tersebut kini menjadi magnet investasi, dengan potensi karbon yang besar untuk dikelola secara berkelanjutan. Menurut Arianto, sepuluh desa di wilayah tersebut sudah dipetakan dan akan menjadi bagian dari konsesi program.
“Desa-desa ini akan menerima manfaat konkret, seperti dana kompensasi, pelatihan, hingga program CSR dari pihak investor. Ini sudah masuk dalam poin perjanjian,” terangnya.
Namun ia mengingatkan, dana yang diterima desa harus digunakan dengan bijak. Fokus utama diarahkan pada isu-isu prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
“Kami tidak ingin ini jadi program seremonial. Dana harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Itu yang kami kawal,” tegasnya.
DPMD sendiri telah menyiapkan strategi pendampingan dan edukasi agar desa terlibat aktif dalam setiap tahapan kerja sama ini. Mulai dari sosialisasi hingga perencanaan penggunaan dana, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar investasi karbon ini memberi dampak berkelanjutan.
“Kami percaya, jika desa diberdayakan dan diberi ruang terlibat, investasi ini bisa menjadi contoh baik pembangunan hijau yang berpihak pada rakyat,” pungkas Arianto.
Program ini diharapkan menjadi titik tolak transformasi pembangunan desa yang tak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.








