Pemekaran Tujuh Desa di Kukar Segera Tuntas, Enam Desa Siap Disahkan Jadi Desa Definitif

Jajaran Pemkab Kukar melakukan rapat persiapan pemekaran tujuh desa di wilayah tersebut.
Jajaran Pemkab Kukar melakukan rapat persiapan pemekaran tujuh desa di wilayah tersebut.

Tenggarong – Pemekaran desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) makin dekat ke garis finish. Setelah melalui proses panjang, kini tujuh desa persiapan tinggal menunggu ketuk palu untuk disahkan sebagai desa definitif.

Sebelumnya Senin (5/5/2025) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar bersama DPRD Kukar menggelar rapat pembahasan di ruang Komisi I DPRD. Agenda utamanya mempercepat lahirnya regulasi yang menetapkan ketujuh desa tersebut sebagai desa baru dengan status hukum yang sah.

Bacaan Lainnya

Kepala DPMD Kukar, Aryanto mengungkapkan bahwa dari 25 usulan pemekaran desa dan kelurahan yang masuk, tujuh di antaranya sudah melewati berbagai tahapan sejak 2023. Bahkan sejak 2024 desa-desa tersebut telah berstatus sebagai desa persiapan lengkap dengan penunjukan Pj kepala desa.

“Semua dokumen, termasuk naskah akademik dan peta wilayah, sudah kami siapkan. Enam desa sudah benar-benar siap. Hanya Desa Sepatin yang masih butuh perbaikan peta batas wilayah,” ujar Aryanto.

Tujuh desa yang tengah diproses menjadi desa definitif yakni Desa Sepatin, Sumber Rejo, Sungai Payang Ilir, Loa Duri Seberang, Jembayan Ilir, Badak Makmur, dan Kembang Janggut Ulu.

DPMD, lanjut Aryanto, terus menjalin koordinasi intensif dengan DPRD dan Bagian Hukum untuk memastikan Peraturan Daerah (Perda) pemekaran bisa segera ditetapkan.

“Kami ingin desa-desa ini segera punya kepastian hukum dan dapat menjalankan roda pemerintahan secara mandiri,” tuturnya.

Dari pihak legislatif, Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Johansyah, menyatakan dukungan penuh untuk mempercepat pengesahan Perda tersebut.
“Enam desa sudah bisa diproses tanpa menunggu yang satu lagi. Kita ingin percepatan ini tidak tertunda karena satu kendala teknis,” tegas Johansyah.

Aryanto menambahkan bahwa selain aspek hukum, perhatian juga diberikan pada kesiapan administratif dan pelayanan dasar di masing-masing desa.

“Pemekaran ini bukan semata-mata soal pembentukan wilayah baru, tapi juga memperluas akses pelayanan dan mempercepat pembangunan dari tingkat bawah,” katanya.

Jika tidak ada hambatan besar, enam desa bisa segera disahkan dalam waktu dekat. Sedangkan Desa Sepatin akan menyusul setelah persoalan batas wilayah diselesaikan.

Langkah ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa dan memperkuat pelayanan publik di tingkat lokal.

Pos terkait