Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tak tinggal diam melihat sejumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang tidak berjalan maksimal.
Demi memastikan lembaga ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya, DPMD pun bergerak langsung ke lapangan.
Menurut Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, sejumlah BKAD sempat vakum lantaran berbagai kendala, mulai dari belum adanya Surat Keputusan (SK) hingga kurangnya pemahaman mengenai fungsi BKAD itu sendiri.
“Begitu kami temukan ada BKAD yang pasif atau tidak aktif, kami langsung tindak lanjuti. Kami datangi, identifikasi masalahnya, dan bantu carikan solusinya,” jelas Dedy, Jumat (2/5/2025).
Dedy mengakui, banyak BKAD yang awalnya semangat saat dibentuk, namun seiring waktu tidak ada tindak lanjut. Padahal, menurutnya, peran BKAD sangat strategis dalam menyatukan program lintas desa dan mempercepat pembangunan wilayah.
“Kami ingin BKAD bukan cuma nama di atas kertas. Harus ada aksi nyata, kerja sama riil antar desa,” ujarnya.
Langkah konkret yang dilakukan DPMD antara lain pembinaan rutin kepada perangkat desa dan kecamatan, serta pendampingan administratif jika diperlukan. Misalnya, jika satu BKAD belum memiliki SK, maka DPMD membantu proses penyusunannya.
Tak hanya soal dokumen, kunjungan ke desa juga menjadi ajang memperkuat komitmen para pemangku kebijakan agar lebih aktif mendorong BKAD hidup dan berkembang.
“Kadang permasalahannya bukan besar, hanya soal koordinasi yang belum jalan. Maka dari itu, kami hadir untuk menyambungkan,” tambah Dedy.
Ke depan, DPMD Kukar menargetkan seluruh BKAD yang telah terbentuk dapat bergerak serempak menjalankan program-program kolaboratif antar desa. Tujuannya satu, mempercepat pembangunan dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Jangan sampai potensi kerja sama yang sudah terbentuk ini terbuang sia-sia. BKAD harus jadi motor penggerak pembangunan berbasis sinergi,” tutupnya.








