DPMD Kukar Fasilitasi Penentuan Batas Desa untuk Cegah Konflik

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus memfasilitasi penentuan batas wilayah antar desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus memfasilitasi penentuan batas wilayah antar desa.

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus memfasilitasi penentuan batas wilayah antar desa.

Upaya ini menjadi langkah awal sebelum penegasan batas dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

Bacaan Lainnya

Kabid Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, menegaskan fasilitasi tersebut sangat penting untuk menjaga kejelasan administrasi dan menghindari potensi sengketa.

“Di bidang pemerintahan desa, salah satu tugas kami adalah memfasilitasi penentuan batas desa. Proses ini menjadi bagian dari langkah awal yang nantinya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Salah satu kegiatan fasilitasi telah dilaksanakan di Kecamatan Marangkayu pada Selasa (5/8/2025). Saat itu, DPMD Kukar mendampingi proses penentuan batas antara Desa Perangkat Baru dan Desa Perangkat Selatan. Menurut Poino, meskipun peta kabupaten sudah tersedia, perbedaan pemahaman masih terjadi.

“Ada sebagian wilayah yang penduduknya merupakan warga Desa Perangkat Selatan, tetapi di peta masuk ke wilayah Desa Perangkat Baru,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Perangkat Selatan hadir, sementara Kepala Desa Perangkat Baru berhalangan karena sedang melaksanakan ibadah umrah. Akibatnya, tindak lanjut masih menunggu klarifikasi di tingkat kecamatan.

“Nantinya, hasil klarifikasi itu akan kami bawa ke tingkat kabupaten agar ada kesepakatan bersama antara kedua desa,” tutur Poino.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah berikutnya adalah melakukan penegasan tapak batas di lapangan. Proses tersebut akan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar penyusunan regulasi.

“Ya, nanti akan ada penegasan tapak batas antara desa yang bersangkutan. Setelah itu dibuat berita acara, dan berita acara tersebut menjadi bahan dalam penyusunan penetapan batas desa dalam bentuk Peraturan Bupati,” pungkasnya.

Pos terkait