Tenggarong – Upaya pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), berbagai langkah dilakukan untuk memastikan seluruh desa mendapatkan layanan listrik yang layak.
Kepala DPMD Kukar, Arianto menyebut, masih ada beberapa desa yang belum sepenuhnya menikmati penerangan listrik, terutama di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman.
“Untuk Desa Menamang Kiri, misalnya, pembangunan listrik sudah dilakukan sejak 2022. Namun, kami tetap merencanakan peningkatan kapasitas agar lebih optimal. Pada 2026, kami mengusulkan pembukaan jaringan baru untuk memperluas jangkauan, termasuk di beberapa RT yang saat ini belum tersentuh,” jelasnya.
Sejauh ini, sebagian besar dari total 193 desa di Kukar telah teraliri listrik, meski masih ada wilayah yang menunggu peningkatan kapasitas jaringan. Beberapa desa seperti Mekar Jaya, Sumber Sari, dan Muara Kaman Ilir juga menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dasar.
Selain mengandalkan jaringan PLN, DPMD Kukar juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Salah satu contohnya adalah Desa Muara Enggelam yang sejak 2014 menjadi proyek percontohan listrik tenaga surya komunal.
“Model ini terbukti tidak hanya memberi penerangan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes). Masyarakat mengelola aset tersebut secara mandiri dan hasilnya bisa digunakan untuk mendukung kegiatan desa,” tambah Arianto.
Meski demikian, di Kecamatan Muara Kaman masih terdapat dua desa yang sama sekali belum teraliri listrik, yakni Lamin Pulut dan Lamin Telihan. Warga di kedua desa itu selama ini hanya mengandalkan listrik tenaga diesel swadaya yang menyala sekitar enam jam setiap malam. Kondisi tersebut dinilai belum memenuhi standar kelayakan pelayanan dasar.
Berdasarkan hasil kajian teknis, wilayah itu sebenarnya memungkinkan untuk dibangun jaringan PLN. Namun, pelaksanaannya tertunda akibat rasionalisasi anggaran di tingkat PLN.
Tahun 2024 lalu proyek sempat terhenti karena refocusing, dan pada tahun ini kembali tertunda akibat kebijakan penghematan anggaran.
Persoalan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar, Selasa (2/9/2025).
Dalam forum itu, perwakilan DPMD menyampaikan langkah tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait layanan dasar di Kecamatan Tabang dan Muara Kaman.
Arianto menegaskan, pemerintah daerah akan terus mengawal agar kebutuhan listrik bagi desa-desa terpencil tetap menjadi prioritas pembangunan.
“Secara perencanaan sudah siap. Tinggal menunggu kesiapan anggaran PLN agar jaringan listrik bisa segera dibangun. Harapan kami, seluruh masyarakat Kukar ke depan dapat menikmati listrik yang layak,” tutupnya.








