Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa tengah melakukan proses verifikasi dan validasi data lembaga Posyandu 6 SPM secara intensif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan registrasi posyandu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, mengatakan bahwa Posyandu 6 SPM merupakan model layanan yang menyentuh enam bidang utama, yakni sosial, perumahan, pekerjaan umum, pendidikan, ketertiban umum, dan kesehatan.
“Hari ini kami melaksanakan proses rapat verifikasi dan validasi data tentang lembaga posyandu 6 SPM,” ujar Asmi pada Rabu (25/6/2025).
Verifikasi dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kukar. Dalam sehari, tim menjadwalkan proses verifikasi untuk sepuluh dari total dua puluh kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Proses ini melibatkan tim pembina posyandu yang berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
“Pemetaan ini kami jalankan perkecamatan, dan kami jadwalkan tim dari 20 kecamatan, per harinya 10 kecamatan,” jelasnya.
Struktur tim pembina posyandu sendiri diketuai oleh Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten. Tim inilah yang akan mendorong percepatan terbentuknya lembaga posyandu berbasis 6 SPM di tingkat akar rumput, serta memastikan layanan yang diberikan lebih optimal dan terintegrasi.
“Ini yang akan menggerakkan proses dan memaksimalkan layanan di posyandu,” katanya.
Dalam proses registrasi, salah satu syarat utama adalah tersedianya dokumen eviden yang lengkap, antara lain hasil musyawarah pembentukan, surat keputusan (SK) pendirian lembaga, serta penetapan kepengurusan dan kader posyandu.
“Kebutuhan registrasi di Kemendagri adalah melalui eviden tentang proses pembentukan melalui musyawarah, pengeluaran SK pembentukan lembaga dan penetapan pengurusan dan kader,” ungkapnya.
Setelah proses legalitas dinyatakan lengkap, pemerintah daerah hanya tinggal menunggu kebijakan dari pusat untuk mengoptimalkan layanan posyandu di daerah.
“Jadi apabila sudah legal, tinggal menunggu kebijakan dari pusat untuk mengoptimalkan pelayanan posyandu,” jelas Asmi.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh dokumen hasil verifikasi akan segera dibawa ke Kemendagri pada akhir bulan ini sebagai bagian dari proses registrasi lanjutan.
“Tanggal 30 ini kami sudah disuruh membawa dokumen ini ke Kemendagri untuk proses registrasi lebih lanjut,” tutupnya.








