DPMD Kukar Segera Ganti Perangkat Kerja RT Melalui Dana Program Rp50 Juta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera melakukan pengadaan perangkat kerja baru bagi para ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kukar.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera melakukan pengadaan perangkat kerja baru bagi para ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kukar.

Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan segera melakukan pengadaan perangkat kerja baru bagi para ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kukar.

Langkah ini diambil guna meningkatkan kualitas layanan administrasi di tingkat paling bawah pemerintahan desa dan kelurahan.

Bacaan Lainnya

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa perangkat kerja seperti laptop dan printer akan diganti menggunakan dana program sebesar Rp50 juta yang dialokasikan untuk masing-masing RT.

“Tujuannya agar proses pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ujar Arianto, pada Rabu (25/6/2025).

Saat ini, sebagian besar RT di Kukar masih menggunakan perangkat kerja yang merupakan aset pinjaman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Namun, perangkat tersebut telah digunakan hampir lima tahun dan banyak di antaranya sudah mengalami penurunan fungsi hingga rusak.

“Banyak perangkat yang error, rusak, dan tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas RT secara optimal. Karena itu, para RT mengusulkan dilakukan peremajaan perangkat, dan pada prinsipnya Bapak Bupati sangat mendukung usulan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya sempat muncul wacana untuk menarik kembali perangkat pinjaman milik Disdukcapil. Namun hal tersebut belum bisa direalisasikan karena masih menunggu pemenuhan ketentuan administratif yang diperlukan. Untuk sementara, RT diminta tetap menggunakan perangkat lama sambil menunggu pengadaan baru.

“Perangkat seperti laptop, printer, dan alat pendukung lainnya akan dibeli dan statusnya menjadi aset desa yang dipinjam pakaikan kepada RT,” ungkapnya.

Dengan skema tersebut, pengelolaan aset diharapkan lebih tertib dan tidak menimbulkan tumpang tindih kepemilikan.

Arianto menambahkan, aset lama yang berasal dari Disdukcapil saat ini juga tengah dalam proses pemusnahan karena sudah tidak layak pakai.

Selain mengganti perangkat kerja, DPMD Kukar juga mengisyaratkan adanya peningkatan dana program RT pada masa mendatang. Jika sebelumnya setiap RT hanya menerima anggaran Rp50 juta, ke depan jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp150 juta per RT setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) resmi dijalankan.

“DPMD Kukar siap mendukung penuh dan melaksanakan program peningkatan ini demi memperkuat peran RT sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat paling bawah,” tandasnya.

Pos terkait