Tenggarong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan agar seluruh pemerintah desa tidak lagi ragu dalam menggunakan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeu Pemdes) dari Pemprov Kaltim tahun anggaran 2025.
Hal ini ditegaskan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar selama dua hari di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar, Rabu-Kamis (16-17/7/2025).
Kegiatan ini diikuti 193 desa se-Kukar dan beberapa unsur kecamatan yang berperan sebagai pembina desa. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kukar, Poino, mengatakan kegiatan ini mencakup Monev Bankeu Pemdes tahun anggaran 2023-2024 serta asistensi dan verifikasi Bankeu tahun 2025.
“Ini juga sebagai tindak lanjut atas surat dari Pemprov Kaltim terkait Bankeu Pemdes. Untuk tahun 2025, masing-masing desa mendapat alokasi Rp75 juta,” ujarnya, Kamis (17/7/2025).
Poino menjelaskan, dana bantuan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas sesuai surat edaran Gubernur Kaltim, seperti penataan batas desa, pembangunan posyandu, fasilitas MCK, dan program lain yang relevan.
Meski demikian, hingga pertengahan tahun ini Bankeu dari Pemprov Kaltim 2025 belum tersalurkan ke desa karena beberapa kendala administratif. Salah satunya adalah ketidakyakinan desa pada awal tahun mengenai kepastian alokasi bantuan tersebut.
“Ada desa yang belum menganggarkan, dan ada juga yang sudah menganggarkan tapi penggunaannya belum sesuai. Itu sebabnya dilakukan verifikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk menghilangkan keraguan terkait penggunaan Bankeu agar desa dapat segera menyusun rencana anggaran secara tepat dan akurat.
“Masih ada yang bertanya, boleh tidak digunakan untuk ini atau itu. Nah, melalui Monev ini, semua desa sudah tahu arahnya ke mana dan tak perlu ragu lagi,” tegas Poino.
Ia juga menyampaikan, bagi desa yang belum menyusun Rencana Anggaran Biaya Desa (RABDes), dapat segera menyusunnya agar pencairan bantuan bisa segera dilaksanakan.
“Silakan langsung menyusun dan mengajukan penyaluran dengan catatan penggunaannya tetap sesuai surat edaran dari gubernur,” pungkasnya.








