Perkuat Tata Kelola Lingkungan, DPMD Kukar Siap Dukung Penyusunan RIP-KH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) Tahun 2025–2029 sebagai upaya pelestarian lingkungan berbasis wilayah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) Tahun 2025–2029 sebagai upaya pelestarian lingkungan berbasis wilayah.

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP-KH) Tahun 2025–2029 sebagai upaya pelestarian lingkungan berbasis wilayah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menyatakan kesiapan mendukung penuh langkah strategis ini.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang Kerjasama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto menjelaskan, penyusunan RIP-KH perlu melibatkan desa secara langsung, terutama dalam aspek tata ruang dan kewenangan pengelolaan lingkungan di tingkat lokal.

“Program ini menyentuh sarana dan prasarana desa, terutama penataan wilayah. Maka kami nilai desa harus dilibatkan sejak awal,” jelasnya usai menghadiri Kick Off Meeting RIP-KH di Ruang Bengkirai DLHK Kukar, Kamis (17/7/2025).

Dedy menambahkan, pelibatan DPMD dan desa penting untuk menghindari kesalahan dalam pemanfaatan sumber daya hayati akibat minimnya informasi di tingkat lokal.

“Jangan sampai karena kurangnya informasi di tingkat desa, justru terjadi pelanggaran. Misalnya spesies yang seharusnya dilindungi malah diburu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, termasuk lembaga adat, sebagai mitra pelestarian hayati.

“DPMD memiliki kewenangan membina lembaga desa. Ini penting untuk menjamin keterlibatan aktif dalam menjalankan program keanekaragaman hayati ini,” ujarnya.

Menurutnya, keanekaragaman hayati Kukar bukan hanya kekayaan ekologi, tetapi juga bagian dari sumber penghidupan masyarakat, terutama yang tinggal di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan Mahakam Tengah.

“Kami berharap program ini tidak hanya sekadar wacana, tetapi bisa berjalan efektif di lapangan,” tutur Dedy.

Ia menekankan, peran DPMD adalah menjembatani antara kebijakan dan kebutuhan lapangan agar upaya pelestarian bisa menyentuh masyarakat secara langsung.

“Desa juga diharapkan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk wilayah adat. Jadi harus ada sinergi sejak perencanaan,” pungkasnya.

Pos terkait