DPRD Kutim Setujui Hibah Lahan untuk Bulog, Gudang Pascapanen Segera Dibangun

SANGATTA – DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyetujui pemindahtanganan aset daerah berupa lahan seluas 3 hektare kepada Perusahaan Umum Bulog untuk pembangunan gudang penyimpanan hasil pertanian. Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat infrastruktur pascapanen sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-XIX DPRD Kutim yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kutim. Persetujuan hibah dituangkan melalui Keputusan DPRD Kutim Nomor 2 Tahun 2025. Lahan yang dihibahkan berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sangatta Utara.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan, pembangunan gudang penyimpanan menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk mendukung sektor pertanian. Menurutnya, fasilitas tersebut akan membantu menjaga hasil panen sekaligus mengurangi dampak fluktuasi harga ketika produksi meningkat.

“Keberadaan gudang ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta memberikan perlindungan kepada petani dari fluktuasi pasar, khususnya pada saat musim panen raya,” ujar Ardiansyah.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kutim Sayyid Anjas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan itu, Ardiansyah menegaskan bahwa pembangunan gudang Bulog di Sangatta merupakan bagian dari program prioritas nasional yang tengah dijalankan Perum Bulog.

Secara nasional, Bulog menargetkan pembangunan 100 unit infrastruktur pascapanen di berbagai daerah. Kutai Timur menjadi salah satu wilayah yang dipilih karena dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung distribusi pangan di Kalimantan Timur.

Pemerintah Kabupaten Kutim berkontribusi melalui penyediaan lahan hibah yang berasal dari aset daerah seluas 4,7 hektare. Dari total luasan tersebut, sekitar 3 hektare dialokasikan khusus untuk pembangunan gudang. Adapun seluruh proses perencanaan hingga pembangunan fisik akan dibiayai oleh Perum Bulog.

Ardiansyah menjelaskan bahwa persetujuan DPRD merupakan syarat utama yang diminta Bulog sebelum pembangunan dapat dimulai.

“Persetujuan DPRD ini menjadi kunci utama untuk memastikan seluruh tahapan kerja sama berjalan sesuai ketentuan,” katanya.

Hibah lahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kutim dan Perum Bulog yang ditandatangani pada 18 Desember 2025. Dengan kepastian status lahan, pembangunan gudang diharapkan segera berjalan sehingga mampu memperkuat sistem logistik pangan, memperpendek rantai distribusi, serta memberi nilai tambah bagi petani melalui harga jual hasil panen yang lebih stabil.(adv)

Pos terkait