Dukung RT Lebih Modern, Pemkab Kukar Izinkan Pembelian Laptop dan Printer dari Dana Rp50 Juta

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan keberlanjutan salah satu program andalannya: alokasi dana Rp 50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT).
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan keberlanjutan salah satu program andalannya: alokasi dana Rp 50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT).

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan keberlanjutan salah satu program andalannya: alokasi dana Rp 50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT).

Meski Kukar tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, program ini tetap akan dijalankan sesuai arah kebijakan RPJMD 2021–2026.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. Ia menegaskan bahwa program dana RT akan tetap menjadi bagian dari agenda penguatan basis komunitas, setidaknya hingga tahun anggaran berjalan.

“Sampai saat ini, pelaksanaan program Rp 50 juta per RT masih merujuk pada RPJMD 2021–2026. Nantinya akan kita lihat lagi, apakah RPJMD terbaru akan mengatur kebijakan yang berbeda atau tetap melanjutkan program yang sama,” jelasnya.

Tahun 2025 juga membawa perluasan penggunaan anggaran oleh para pengurus RT. Bila sebelumnya dana hanya boleh digunakan untuk operasional seperti sepeda motor, ponsel pintar, atau kegiatan kemasyarakatan, kini pemerintah membuka ruang penggunaan untuk pengadaan laptop dan printer.

Langkah ini diambil untuk meningkatkan kapasitas pelayanan administratif di tingkat RT, yang jumlahnya mencapai kurang lebih 3.000 di seluruh Kukar.

“Bupati Edi Damansyah memberi izin agar pengurus RT bisa menggunakan dana tersebut untuk perangkat kerja seperti laptop dan printer. Ini akan sangat menunjang efektivitas kerja, terutama dalam pelaporan dan administrasi warga,”tambah Arianto.

Banyak pengurus RT menyambut baik keputusan ini, karena selama ini mereka harus mengandalkan peralatan pribadi atau fasilitas seadanya. Penambahan perangkat digital ini diyakini akan mempercepat layanan administrasi warga, seperti pengurusan surat keterangan domisili, data warga, hingga laporan kegiatan lingkungan.

Di balik keberlanjutan program ini, Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan anggaran dengan efektif dan menyusun laporan secara tertib.

Dengan terus digulirkannya dana stimulan untuk RT serta fleksibilitas penggunaannya yang semakin luas, Kukar menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur besar, tetapi juga pada penguatan kapasitas lembaga paling dekat dengan masyarakat. Tantangannya kini adalah memastikan setiap rupiah benar-benar berdampak pada kenyamanan dan pelayanan warga di lingkungan masing-masing.

Pos terkait