Pemkab Kukar Pertimbangkan Kenaikan Bantuan RT Jadi Rp150 Juta per Tahun

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji kemungkinan peningkatan bantuan keuangan bagi setiap Rukun Tetangga (RT), dari semula Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji kemungkinan peningkatan bantuan keuangan bagi setiap Rukun Tetangga (RT), dari semula Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mengkaji kemungkinan peningkatan bantuan keuangan bagi setiap Rukun Tetangga (RT), dari semula Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun.

Rencana ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan di tingkat akar rumput. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjalankan program tersebut, asalkan payung hukum dan petunjuk teknis (juknis) resmi telah ditetapkan oleh Bupati Kukar.

Bacaan Lainnya

“Sejak diluncurkan pada 2022, program bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan langsung pemerintah daerah ke setiap RT. Jika rencana peningkatan ini disetujui, maka akan ada tambahan dana sebesar Rp100 juta,” kata Arianto.

Meskipun skema peningkatan bantuan sudah masuk dalam pembahasan, pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan anggaran dan hasil evaluasi teknis di lapangan.

“Analisis menyeluruh diperlukan agar implementasi di perubahan anggaran nanti benar-benar efektif. Tidak hanya soal nominal, tapi juga soal urgensi dan kesiapan pelaksanaan,” lanjutnya.

Arianto menjelaskan bahwa bila penambahan dana disetujui, penggunaannya tidak hanya sebatas untuk kegiatan operasional RT, namun akan diperluas ke sektor pemberdayaan masyarakat. Ini akan membuka peluang bagi RT untuk lebih proaktif menginisiasi program sosial, ekonomi, atau lingkungan di lingkungannya.

“Kalau benar-benar terealisasi, dana Rp150 juta itu akan memiliki pedoman penggunaan yang jelas. Fokusnya bukan hanya administrasi, tetapi juga dampak pemberdayaan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, program bantuan sebesar Rp50 juta per RT dipastikan tetap berjalan hingga akhir masa RPJMD Kukar 2021–2026. Kebijakan ini akan terus berlanjut hingga ada revisi dalam RPJMD baru yang tengah disusun untuk periode 2025–2030.

Merespons keluhan perangkat RT terkait perlengkapan kerja yang mulai usang, Pemkab Kukar juga telah memberikan lampu hijau untuk pembelian laptop dan printer baru guna menunjang pelayanan administrasi. Langkah ini mendapat apresiasi dari banyak ketua RT, karena selama ini sebagian besar masih menggunakan perangkat pribadi yang kurang memadai.

Hingga saat ini, tercatat 3.176 RT tersebar di seluruh wilayah Kukar yang akan tetap menerima manfaat dari program bantuan tersebut. Pemerintah berharap, keberlanjutan dan kemungkinan peningkatan dana ke RT ini akan semakin memperkuat peran RT sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat komunitas.

Pos terkait