FGD MHA Kutim Dorong Penyelesaian Batas Adat hingga Pengusulan Hutan Adat

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA). Penyempurnaan dokumen, penyelesaian batas wilayah adat, penelitian hak ulayat hingga pengusulan hutan adat menjadi bagian dari tahapan yang akan dilakukan.

Langkah tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan DPMDes Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ulin Kantor Bupati Kutim, belum lama ini.

Sekretaris Daerah Kutim Rizali Hadi melalui laporan yang dibacakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Joni Abdi Setia, menegaskan seluruh proses harus mengacu pada ketentuan hukum. Pengakuan MHA disebut memiliki dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sejumlah regulasi juga menjadi dasar proses tersebut, antara lain Permendagri Nomor 52 Tahun 2018, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Permen LHK Nomor 17 Tahun 2020, PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

“Penetapan ini menjadi kunci pembuka bagi pengakuan hutan adat oleh pemerintah pusat sekaligus dasar pendaftaran hak ulayat pada kantor pertanahan,” ungkap Joni.

Panitia MHA Kutim yang dibentuk sejak 2019 telah melakukan verifikasi terhadap enam calon MHA di enam desa Kecamatan Muara Wahau. Hasilnya menunjukkan sekitar 4.400 masyarakat adat rumpun Wehea masih mempertahankan kelembagaan adat, hukum adat, sanksi dan berbagai ritual.

Masyarakat adat tersebut juga menjaga hutan lindung Wehea seluas kurang lebih 38 ribu hektare yang telah dilindungi melalui deklarasi adat sejak 2005.

Namun, proses pengakuan belum dapat langsung masuk tahap penetapan. Sejumlah dokumen masih harus disempurnakan, termasuk sejarah asal-usul, kelembagaan adat, hukum adat dan batas wilayah.

“Desa dibentuk untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan wilayah adat lahir dari sejarah hubungan sosial budaya, hukum adat, dan penguasaan wilayah secara turun-temurun,” jelas Joni.

Penyelesaian batas akan dilakukan melalui musyawarah antardesa dan antarlembaga adat rumpun Wehea, disertai kajian historis serta pemetaan partisipatif.

Selanjutnya, Panitia MHA bersama Kantor Pertanahan Kutim akan melakukan penelitian hak ulayat dengan melihat aspek yuridis, fisik dan spasial. Penelitian tersebut diperlukan agar wilayah adat tidak tumpang tindih dengan hak atas tanah, kawasan hutan, perizinan maupun bentuk penguasaan lainnya.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak menghendaki proses pengakuan masyarakat hukum adat justru melahirkan persoalan baru ataupun konflik agraria,” tegasnya.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, panitia akan menggelar sidang pleno dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Kutim. Secara paralel, pemerintah daerah juga menyiapkan persyaratan pengusulan penetapan hutan adat kepada pemerintah pusat.

Pemantauan terhadap seluruh tahapan akan dilakukan secara berkala agar proses pengakuan MHA dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait