Helmi Abdullah Dukung Pintu Air Perbatasan Samarinda-Kukar Rampung Akhir 2026

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah (ist)

Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mendukung kelanjutan pembangunan pintu air kanal di perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek pengendalian banjir tersebut tetap memperhatikan kesepakatan bersama, terutama terkait potensi dampak terhadap permukiman warga di wilayah Kukar.

Proyek yang berlokasi di kawasan Kilo 2, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Ilir, melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.

Helmi menilai koordinasi antarlembaga menjadi kunci agar pembangunan berjalan sesuai jadwal dan mampu mendukung penanganan banjir di kawasan perbatasan.

“Pembangunan pintu air ini kami dukung karena menjadi bagian dari upaya menangani banjir. Kami berharap seluruh pihak yang terlibat bisa menjaga koordinasi agar penyelesaiannya sesuai target pada akhir 2026,” kata Helmi, Selasa (20/10/2026).

Meski demikian, proyek tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran warga Desa Loa Janan Ulu, Kukar. Masyarakat khawatir pengoperasian pintu air berpotensi meningkatkan genangan, terutama ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan naiknya permukaan Sungai Mahakam.

Helmi menegaskan aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu menjaga komunikasi dan memastikan kekhawatiran warga dibahas bersama untuk menemukan solusi.

Ia menyebut pemerintah kedua daerah sebelumnya telah menggelar pertemuan dengan masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung, dengan kehadiran Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

“Pemerintah perlu mendengarkan langsung persoalan yang disampaikan masyarakat. Melalui pertemuan bersama, diharapkan ada kesepahaman mengenai pembangunan dan cara pengoperasian pintu air agar tidak merugikan warga,” ujarnya.

Salah satu poin penting dalam mediasi adalah pengaturan operasional pintu air ketika debit air meningkat. Pengoperasiannya harus mempertimbangkan kondisi aktual agar tidak menimbulkan risiko tambahan bagi permukiman di Loa Janan Ulu.

“Jangan sampai pembangunan untuk mengatasi banjir malah memunculkan masalah baru bagi masyarakat di wilayah lain. Karena itu, koordinasi dan komitmen menjalankan kesepakatan harus terus dijaga,” tegasnya.

Selain pintu air, penataan kawasan sempadan sungai hingga Purwajaya, Kilo 8, juga menjadi bagian dari rencana penanganan banjir. Helmi berharap kolaborasi pemerintah, legislatif, instansi teknis, dan masyarakat dapat memastikan seluruh upaya tersebut berjalan terpadu serta melindungi warga di kedua wilayah. (Adv/ DPRD Samarinda)

Pos terkait