SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor hilirisasi. Namun, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menilai upaya tersebut harus dibarengi pembenahan birokrasi dan penguatan integritas aparatur agar investasi dapat berkembang lebih optimal.
Mahyunadi menyampaikan hal tersebut dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang diselenggarakan Inspektorat Wilayah (Itwil) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan arah pembangunan ekonomi Kutim ke depan akan bertumpu pada hilirisasi sejumlah sektor, mulai dari pertanian, perkebunan dan pertambangan hingga perikanan serta pariwisata.
Salah satu contoh investasi yang tengah berjalan berada di Kecamatan Sangkulirang. PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) melalui grupnya mulai merealisasikan pembangunan pabrik minyak goreng di Desa Kerayaan dan Pulau Miang.
Investasi tersebut juga diikuti usulan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk bandara.
“Sejumlah korporasi besar seperti PT Indonesia Plantation Synergy (IPS) melalui grupnya telah mulai merealisasikan investasi pembangunan pabrik minyak goreng di wilayah Kecamatan Sangkulirang,” ujar Mahyunadi.
Namun, ia mengingatkan peluang investasi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Mahyunadi menyoroti adanya hambatan birokrasi yang masih dirasakan dalam proses investasi di Kutim.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Bontang yang dinilainya mampu menarik investor meskipun tidak memiliki fasilitas kawasan khusus. Lambannya pelayanan perizinan, menurut Mahyunadi, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan kemungkinan adanya aparatur yang memanfaatkan celah administrasi untuk melakukan penyimpangan.
“Pemerintah yang bersih dipastikan akan menarik perhatian para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Kutai Timur,” katanya.
Mahyunadi mengatakan aparatur pemerintahan, baik di kecamatan maupun desa, pada dasarnya telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan tugas. Karena itu, pemahaman terhadap aturan harus diterapkan untuk memperbaiki pelayanan publik.
Camat juga diminta menjalankan fungsi pembinaan wilayah dengan memastikan tertib administrasi desa. Pengawasan tersebut perlu dilakukan bersama aparat pengawasan internal pemerintah.
Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berintegritas, pemerintah berharap kepercayaan investor meningkat dan transformasi ekonomi Kutim dapat berjalan sesuai arah pembangunan daerah.(ADV/prokopim/Kutim)








