Inflasi Kutim Tetap Terkendali, Pemkab Fokus Benahi Data Harga dan Stabilitas Pangan

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya telur, serta perlunya penyempurnaan data harga pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Hal itu disampaikan dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar beberapa pekan lalu di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim. Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan, hingga saat ini laju inflasi belum menunjukkan perubahan signifikan yang berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat.

“Inflasi kita masih relatif stabil dan daya beli masyarakat juga tetap terjaga,” ujarnya.

Meski demikian, Mahyunadi menyoroti harga telur yang dinilai masih berada di atas harga acuan nasional. Berdasarkan pemantauan, harga telur di pasar lokal rata-rata mencapai Rp1.927 per butir. Dengan asumsi satu piring berisi 18 butir, nilainya berkisar Rp34.700 per kilogram atau lebih tinggi sekitar Rp4.700 dibanding harga acuan nasional sebesar Rp30.000 per kilogram.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab sulitnya membandingkan harga ialah adanya perbedaan satuan. Secara nasional, harga dihitung menggunakan kilogram, sedangkan transaksi di pasar Kutim lebih banyak menggunakan satuan butir.

Selain persoalan telur, pemerintah juga menemukan adanya perbedaan antara data harga yang dirilis Dinas Perdagangan dengan kondisi nyata di lapangan. Komoditas cabai merah menjadi salah satu contoh yang memperlihatkan selisih harga cukup mencolok.

“Perlu dilakukan pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke lapangan agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegas Mahyunadi.

Secara nasional, inflasi tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,84 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim berada di angka 0,99 persen atau sekitar 0,5 persen lebih tinggi dibandingkan angka nasional pada periode yang sama.

Dalam kesempatan itu, Mahyunadi juga mengungkapkan rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan Pemkab Kutim yang akan segera ditetapkan melalui keputusan bupati.

Di luar pembahasan inflasi, ia turut mengajak perangkat daerah mulai mempersiapkan transisi energi menuju sumber energi terbarukan. Salah satunya melalui pemanfaatan kendaraan listrik yang dinilai lebih hemat biaya operasional.

Menurutnya, perjalanan pulang-pergi Sangatta–Balikpapan menggunakan kendaraan listrik hanya memerlukan biaya sekitar Rp125 ribu. Selain lebih ekonomis, kendaraan listrik juga menawarkan kenyamanan berkendara yang lebih baik.

“Pemerintah daerah pun mendorong dinas-dinas untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari langkah menuju efisiensi energi di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kutim Jimmi menambahkan, rapat juga mengevaluasi lonjakan harga cabai pasca-Lebaran yang sempat mencapai Rp180 ribu per kilogram. Meski kini mulai turun, harga tersebut dinilai masih tinggi sehingga masyarakat didorong memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai menjelang Iduladha.

Ia juga mengingatkan bahwa harga telur dipengaruhi biaya pakan ternak yang masih bergantung pada pasokan luar daerah.

“Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian pangan, termasuk produksi pakan mandiri, dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga,” tutup Jimmi.(adv)

Pos terkait