Jaga Pelayanan Desa, Enam Anggota BPD PAW Rantau Pulung Resmi Dilantik

RANTAU PULUNG – Enam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antarwaktu (PAW) resmi menjalankan tugas setelah dilantik Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman di Kantor Desa Kebon Agung, Kecamatan Rantau Pulung, Selasa (18/8/2026). Kehadiran anggota baru tersebut diharapkan menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat di empat desa.

Empat desa yang mendapatkan anggota BPD PAW yakni Tanjung Labu, Tepian Makmur, Manunggal Jaya, dan Kebon Agung. Pengisian jabatan dilakukan karena anggota BPD sebelumnya beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Camat Rantau Pulung Vita Nurhasanah mengatakan keberadaan anggota BPD yang lengkap diperlukan agar kelembagaan desa dapat terus berjalan hingga akhir masa jabatan periode 2020–2028.

“Desa adalah garda terdepan pemerintahan. Tanpa kelembagaan yang solid, kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah daerah akan sulit membumi dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara presisi,” jelas Vita.

Sementara itu, Ardiansyah meminta enam anggota yang baru dilantik menjalankan amanah dengan memahami tugas dan kewenangan BPD. Ia mengingatkan agar fungsi masing-masing lembaga tidak saling tumpang tindih.

Bupati juga menekankan bahwa BPD merupakan mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, komunikasi yang harmonis perlu dijaga.

“Saya menekankan pentingnya komunikasi yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam pemerintahan desa merupakan sesuatu yang wajar. Namun, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui musyawarah agar tidak menghambat pembangunan.

Pelantikan tersebut dihadiri anggota DPRD Kutim Saiful, unsur Muspika, serta para kepala desa.

Enam anggota yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur tertanggal 29 Juni 2026 terdiri atas Fabius Bura dari Desa Tanjung Labu, Siti Fatimah dari Desa Tepian Makmur, Supriyadi dari Desa Manunggal Jaya, serta Puspitasari, Thamrin, dan Rudianto dari Desa Kebon Agung.

Dengan formasi tersebut, para anggota BPD baru diharapkan segera beradaptasi dengan tugasnya. Selain menjalankan fungsi pengawasan, mereka juga memiliki tanggung jawab dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat desa.

Pemerintah daerah menilai sinergi antara BPD, perangkat desa, dan masyarakat menjadi salah satu kunci agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan warga.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait