Kejar Lelang Tahap 3B, Pemkab Kutim Lengkapi Syarat Sekolah Rakyat Simono

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menargetkan lokasi Sekolah Rakyat di Simono, Teluk Lingga, Sangatta, dapat masuk Tahap 3B program pembangunan tahun 2026. Untuk mencapai tahap tersebut, pemerintah daerah terus menyelesaikan 12 persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pembahasan kesiapan dilakukan dalam audiensi dengan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (20/8/2026). Rombongan Pemkab Kutim sebelumnya meninjau Sekolah Rakyat di Palaran, Samarinda untuk melihat langsung pelaksanaan program.

Rombongan dipimpin Asisten II Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Noviari Noor bersama Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Trisno. Turut hadir Kepala Dinas Pertanahan Simon Salombe, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulastin, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito dan perwakilan perangkat daerah terkait.

Dari 12 persyaratan, lahan seluas delapan hektare telah disiapkan dan menjalani land clearing. Pemerintah juga telah menyiapkan data calon penerima manfaat kategori desil 1 dan 2, surat pernyataan minat, hibah serta jaminan lahan tidak bermasalah atau bersengketa.

Persyaratan lainnya berupa dokumen geospasial, dukungan PLN, PDAM dan Telkom serta KKPR juga telah disiapkan.

Sementara itu, sertifikasi lahan oleh BPN, soil test, topografi dan pematangan lahan melalui cut and fill masih dalam proses.

“Kami datang bukan hanya untuk melihat sekolahnya, tetapi juga ingin memastikan apa saja yang harus kami siapkan,” ujar Noviari.

Trisno mengatakan pemerintah daerah telah mengupayakan sekitar 70 persen persiapan dari sisi kewenangan daerah. Infrastruktur pendukung seperti air, listrik dan internet telah dikoneksikan dengan stakeholder terkait. Pemerintah juga tengah menyiapkan sekolah rintisan.

“Kalau kita bicara capaian Sekolah Rakyat di Kutai Timur, ukurannya bukan hanya dari sejauh mana bangunannya selesai,” kata Trisno.

Ia menjelaskan pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sementara pemerintah daerah bertugas menyiapkan kebutuhan awal serta membantu menjangkau calon peserta.

“Sekolah Rakyat ini bukan semata-mata program peningkatan pendidikan, tetapi lebih besar lagi sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan,” tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim Andi M. Ishak menegaskan program tersebut memang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang menghadapi hambatan memperoleh pendidikan.

Sementara itu, Ernata Hadi Sujito memastikan Pemkab Kutim terus menyelesaikan persyaratan yang masih berproses.

“Kami terus melengkapi apa yang masih kurang. Lahan sudah disiapkan, calon penerima manfaat juga sudah ada,” ujarnya.

Dalam program Sekolah Rakyat 2026, Tahap 3 terdiri atas 3A sebanyak tujuh lokasi, 3B sebanyak 11 lokasi dan 3C sebanyak 89 lokasi. Kutim berupaya masuk kelompok 3B yang telah dipersiapkan menuju proses lelang.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait