Kemandirian Ekonomi Jadi Sorotan, Mahyunadi Nilai Target Pertumbuhan Kutim Perlu Dikaji Ulang

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengingatkan pentingnya menyusun target pertumbuhan ekonomi berdasarkan kondisi riil daerah. Proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 10,76 persen pada 2027 dinilai perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan kemampuan fiskal dan arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah mencermati perkembangan ekonomi Kutim dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi cukup signifikan. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi daerah sempat mencapai 9,82 persen, namun pada 2025 turun tajam hingga hanya berada di angka 1,05 persen.

Menurut Mahyunadi, kondisi itu mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Kutim masih bergantung pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama belanja pemerintah menjadi penggerak utama ekonomi, maka laju pertumbuhan akan terus mengikuti naik turunnya kemampuan fiskal daerah.

Ia menilai pemerintah harus mulai membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri sehingga pertumbuhan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran.

“Pekerjaan rumah bagi kita sekarang adalah mewujudkan kemandirian daerah. Jika kita terus bertumpu pada besarnya APBD, lantas di mana letak pertumbuhan murni daerah kita?” ujar Mahyunadi.

Atas dasar itu, Mahyunadi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim melakukan peninjauan terhadap variabel yang digunakan dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2027. Ia mempertanyakan dasar penetapan angka di atas 10 persen, sementara proyeksi APBD pada tahun tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp6 triliun.

Menurutnya, apabila pertumbuhan APBD hanya berada pada kisaran 10 hingga 20 persen dan belum terdapat sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka secara logis laju pertumbuhan ekonomi daerah hanya berkisar 3 persen.

“Target pembangunan tidak boleh hanya menjadi deretan angka di atas kertas tanpa landasan kuat. Apa variabel dan indikatornya sehingga muncul angka setinggi itu?” tegasnya.

Untuk memperkuat kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kutim mulai mengarahkan pembangunan pada pengembangan hilirisasi industri. Strategi ini dipandang mampu menciptakan nilai tambah terhadap potensi daerah sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Langkah tersebut akan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan industri guna menarik investasi swasta. Pemerintah juga mengupayakan tambahan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat maupun provinsi, serta memperkuat koordinasi dengan DPRD kabupaten dan provinsi dalam pengawalan anggaran. Dengan strategi itu, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi Kutim ke depan dapat bertumpu pada sektor-sektor produktif yang lebih berkelanjutan, bukan hanya pada besarnya APBD daerah.(adv)

Pos terkait