Kewajiban Beli Seragam Dilaporkan Terjadi, Mahyunadi Siapkan Sidak ke Sekolah

SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi akan melakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah untuk memastikan laporan mengenai kewajiban pembelian pakaian seragam. Ia menegaskan sekolah tidak diperbolehkan memaksa siswa membeli seragam melalui koperasi maupun pihak sekolah.

Menurut Mahyunadi, koperasi sekolah pada dasarnya diperbolehkan. Namun, fungsi koperasi tidak boleh digunakan untuk mewajibkan siswa membeli kebutuhan seragam di tempat tersebut.

“Boleh ada koperasi, tapi tidak boleh mewajibkan untuk beli pakaian seragam di situ, karena kita siapkan,” tegasnya usai menghadiri Jalan Sehat PGRI Kutim di Halaman Kantor Bupati Kutim.

Ia menjelaskan pemerintah daerah memang menghadapi keterlambatan dalam pengadaan seragam gratis. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian sekolah mengambil inisiatif untuk menyediakan pakaian seragam sendiri.

Namun, menurut Mahyunadi, langkah tersebut tidak boleh berujung pada kewajiban pembelian oleh siswa maupun orang tua.

“Tidak boleh mewajibkan. Ini kan ada yang mewajibkan. Wajib beli, itu sudah melanggar ketentuan,” ujarnya.

Mahyunadi menyebut siswa yang memiliki kemampuan dapat membeli seragam secara mandiri di tempat mana pun. Sementara bagi siswa yang belum mampu membeli, pakaian bebas dapat digunakan hingga seragam pemerintah tersedia.

Untuk memastikan informasi yang diterimanya, Mahyunadi akan mengecek langsung kondisi sekolah. Ia menyebut sidak diperlukan agar pemerintah mengetahui apakah praktik tersebut benar terjadi di lapangan.

“Ya, saya akan coba sidak ya, ke sekolah-sekolah walaupun mungkin terlambat. Tapi saya ingin memastikan bahwa itu ada atau tidak ada,” katanya.

Mahyunadi menegaskan, jika hasil pemeriksaan menemukan sekolah yang tetap mewajibkan pembelian seragam, sanksi akan diberikan. Mekanisme dan bentuk sanksi akan ditentukan komisi disiplin berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Pasti ada sanksi khusus. Pasti ada sanksi,” ujarnya.

Ia meminta pihak sekolah tidak mengambil kebijakan yang berpotensi menambah beban orang tua atau wali murid. Menurutnya, setiap kebijakan sekolah harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.

Mahyunadi juga menyinggung persoalan anggaran yang menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengadaan seragam. Proses pergeseran anggaran membuat pengadaan baru bisa berjalan setelah tahun ajaran dimulai.

Ia berharap kondisi tersebut menjadi evaluasi agar tidak kembali terjadi.

“Tahun depan tidak boleh lagi ada proses pergeseran anggaran. Anggaran yang disahkan oleh DPRD harus segera dilaksanakan di awal-awal tahun,” pungkasnya.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait