Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah Jadi Kunci Pengawasan HIV/AIDS di Kutim

SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memperkuat kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam upaya mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS. Salah satu fokusnya ialah meningkatkan pengawasan terhadap tempat usaha yang disinyalir menjadi lokasi aktivitas berisiko.

Kolaborasi tersebut melibatkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). KPAD berperan dalam koordinasi penanganan, sedangkan Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban di lapangan.

Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat, menegaskan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS.

“Yang jelas kami mendukung gerakan ini agar Kutai Timur bebas dari HIV maupun AIDS,” ujar Fata usai mengikuti Rakor bersama KPAD di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, baru-baru ini.

Fata mengatakan Satpol PP telah beberapa kali melakukan razia di sejumlah lokasi berdasarkan informasi mengenai aktivitas berisiko. Meski demikian, petugas tidak selalu menemukan pasangan maupun aktivitas mencurigakan seperti yang disampaikan masyarakat.

Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan tindakan represif. Satpol PP juga memberikan teguran dan imbauan kepada pemilik usaha agar kegiatan operasional tetap sesuai dengan norma dan ketentuan hukum.

“Strategi persuasif juga dikedepankan dengan memberikan teguran tegas serta imbauan edukatif kepada para pemilik usaha. Langkah ini bertujuan agar para pelaku usaha senantiasa menjalankan operasional sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Kutim,” tambah Fata.

Terkait data kasus HIV, Fata menjelaskan bahwa pendataan terpusat di KPAD. Satpol PP tidak memiliki data rinci mengenai jumlah warga yang terjangkit virus tersebut karena tugas utamanya berada pada aspek pengawasan dan pengamanan kebijakan teknis.

Melalui rapat koordinasi lintas sektor, Pemkab Kutim menilai kerja sama antarlembaga menjadi bagian penting dalam memperkuat pencegahan HIV/AIDS. Sinergi diperlukan agar pengawasan lokasi berisiko tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah berharap kolaborasi tersebut dapat membuat pengawasan lebih terarah, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Upaya bersama itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat Kutim dari ancaman penyebaran HIV/AIDS.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait