Kuota PPPK Guru di Kutim Bertambah, Disdikbud Siapkan 795 Usulan Honorer

SANGATTA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur menyiapkan sebanyak 795 guru honorer untuk diusulkan mengikuti skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di daerah.

Kepala Disdikbud Kutim Mulyono menjelaskan, jumlah tenaga honorer yang bekerja di sekolah negeri mencapai 1.076 orang. Namun, tidak seluruhnya memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PPPK.

“Dari hasil analisis bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), terdapat 795 orang yang secara jabatan memungkinkan untuk diusulkan menjadi PPPK,” katanya.

Menurut Mulyono, tenaga honorer yang tidak masuk dalam usulan umumnya berasal dari jabatan nonpendidik seperti petugas kebersihan dan penjaga sekolah, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan formasi PPPK guru.

Ia menilai pengusulan tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sekaligus memberikan peluang peningkatan status bagi guru honorer.

Sementara itu, untuk kebutuhan ASN tahun 2026, Kutim memperoleh alokasi sekitar 250 formasi dari Pemerintah Pusat. Sebanyak 103 formasi di antaranya diperuntukkan bagi PPPK, sedangkan sisanya dialokasikan bagi CPNS.

“Kami berharap formasi PPPK ini dapat diisi oleh guru honorer yang sudah mengabdi,” ungkap Mulyono. Ia menambahkan bahwa prosesnya tetap harus mengikuti seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain membuka peluang menjadi PPPK, Disdikbud juga menjalankan kebijakan peningkatan kesejahteraan melalui pemberian insentif kepada guru honorer.

Guru yang telah mengabdi sedikitnya satu tahun memperoleh tambahan penghasilan di luar gaji yang berasal dari dana BOS. Nilai insentif tersebut dibedakan dalam tujuh zona berdasarkan lokasi penempatan.

“Untuk zona satu, sejak 2024 naik dari Rp850 ribu menjadi Rp1,275 juta per bulan, sedangkan untuk zona terjauh mencapai sekitar Rp2,7 juta,” paparnya.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk insentif guru honorer mencapai sekitar Rp69 miliar per tahun.

Mulyono menegaskan bahwa Disdikbud hanya berwenang menyampaikan usulan kebutuhan formasi. Adapun proses seleksi hingga penetapan sebagai PPPK merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim pada prinsipnya hanya mengusulkan kebutuhan untuk mekanisme seleksi dan penetapan tetap mengikuti aturan yang berlaku secara nasional,” tandasnya.(adv)

Pos terkait