Kutim Dorong Ketahanan Pangan dan Efisiensi Anggaran Lewat Rakor Inflasi Nasional

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan setelah Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring.

Rakor nasional itu diikuti seluruh kepala daerah di Indonesia dengan menghadirkan paparan dari Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Bulog. Seluruh laporan difokuskan pada perkembangan inflasi dan harga sejumlah komoditas pangan utama.

Berdasarkan hasil pemantauan, inflasi bulanan Kabupaten Kutai Timur mencapai 0,99 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,41 persen.

Mahyunadi menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih relatif aman, meskipun beberapa komoditas tetap membutuhkan perhatian serius, terutama telur ayam yang harganya dipengaruhi tingginya biaya pakan.

“Kondisi kita masih stabil, tetapi saya meminta perangkat daerah melakukan pengecekan langsung agar data harga benar-benar sesuai dengan situasi di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa validitas data menjadi landasan penting dalam menentukan langkah intervensi pemerintah agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Mahyunadi mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk membudidayakan cabai, sayur-mayur, dan tanaman konsumsi lainnya. Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan produksi pangan secara mandiri melalui optimalisasi lahan yang tersedia, termasuk untuk pengembangan jagung pakan.

Selain membahas isu pangan, Mahyunadi juga menyampaikan pengalaman penerapan kendaraan dinas listrik yang dinilai mampu menghemat belanja operasional pemerintah.

“Penggunaan mobil listrik selama ini menunjukkan penghematan yang cukup besar. Untuk perjalanan Sangatta-Balikpapan pulang-pergi, biaya pengisian daya tidak sampai Rp300 ribu, sedangkan kendaraan biasa bisa sekitar Rp600 ribu,” katanya.

Ia berharap perangkat daerah mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus mendukung penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.(adv)

Pos terkait