Langkah Awal Kadisnakertrans Kutim Tekan PHK dan Dorong Kuota Lokal 80 Persen

SANGATTA, — Di tengah tantangan menurunnya produktivitas sektor batu bara yang membayangi stabilitas ketenagakerjaan, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang baru dilantik, Sulisman, langsung memasang kuda-kuda. Ia menegaskan komitmen penuhnya untuk mengendalikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sekaligus memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Sulisman tidak menampik bahwa lesunya industri pertambangan memberikan dampak langsung terhadap dinamika tenaga kerja di Kutim. Oleh karena itu, Distransnaker berencana memperketat langkah-langkah preventif agar PHK tidak serta-merta menjadi opsi utama bagi perusahaan.

Sebagai langkah taktis, pihaknya kini tengah merancang sistem pengumpulan data yang akurat guna memetakan kondisi riil di lapangan.

“Kami akan melakukan identifikasi data yang valid terkait tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Ke depan, kami juga menyiapkan aplikasi sederhana yang mewajibkan perusahaan menginput kebutuhan tenaga kerja, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencari pekerjaan,” ujar Sulisman kepada media.

Fokus 100 Hari Pertama dan Pelatihan Berbasis Industri

Dalam mengawali masa jabatannya, Sulisman menetapkan prioritas pada konsolidasi internal. Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, ia fokus menghimpun data ketenagakerjaan secara komprehensif sebelum memperluas kolaborasi dengan instansi eksternal.

Selain pencegahan PHK, Distransnaker juga membidik peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui konsep pelatihan berbasis kebutuhan industri atau demand driven. Program ini dirancang dengan menggandeng perusahaan swasta, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga lembaga pelatihan lainnya agar keterampilan yang diserap masyarakat benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

“Kami ingin masyarakat Kutai Timur memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Jadi pelatihan tidak hanya formalitas, tetapi sesuai kebutuhan lapangan kerja,” tegasnya.

Tidak hanya berhenti pada sektor industri, Sulisman juga melirik potensi besar di sektor nonpertambangan untuk menyerap tenaga kerja baru. Distransnaker akan mulai menyisir peluang kerja potensial melalui sektor perkebunan, pengembangan UMKM, hingga sektor usaha nonformal.

Bahkan, sinergi dengan dunia pendidikan dipandang sebagai kunci jangka panjang. Pihaknya berencana menginisiasi pembekalan keterampilan serta bimbingan teknis bagi para siswa sebelum mereka lulus dan memasuki dunia kerja.

Pengawasan Perda dan Komitmen Kuota Lokal

Isu krusial lain yang mendapat sorotan tajam adalah penegakan aturan terkait kuota penyerapan tenaga kerja. Sulisman memastikan pemerintah daerah akan mengawal ketat implementasi Peraturan Daerah (Perda) mengenai komposisi tenaga kerja, dengan skema 80 persen tenaga kerja lokal dan 20 persen nonlokal.

Pengawasan terhadap arus tenaga kerja luar daerah maupun tenaga kerja asing (TKA) juga akan diperketat agar masyarakat Kutim tidak menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.

“Kami ingin perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal,” imbuhnya.

Menjawab target ambisius Bupati Kutim dalam menciptakan 50 ribu lapangan kerja, Distransnaker memastikan bakal menggenjot sektor formal dan nonformal secara beriringan. Perluasan program pelatihan, peningkatan kompetensi, hingga jaminan perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi agenda yang tak terpisahkan.

Menutup perbincangan, Sulisman menyadari bahwa jabatan strategis yang diembannya merupakan sebuah amanah berat yang menuntut kehati-hatian serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

“Ini adalah ujian sekaligus amanah. Tugas kami bagaimana bisa ikut mensejahterakan masyarakat Kutai Timur melalui bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya.(adv)

Pos terkait