Tenggarong – Pendidikan di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih membutuhkan perhatian serius, terutama dari dinas terkait.
Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat menegaskan bahwa penguatan kualitas pendidikan perlu menjadi prioritas, mengingat tantangan yang masih dihadapi di wilayahnya.
“Kami masih menghadapi kendala cukup besar, terutama terkait kualitas proses belajar mengajar. Diperlukan penguatan sumber daya manusia di sektor pendidikan agar kegiatan belajar dapat berlangsung lebih optimal,” ujar Rakhmadani saat ditemui di Kantor DPRD Kukar, Rabu (14/5/2025).
Ia menyampaikan harapannya agar tenaga pendidik di seluruh jenjang, mulai dari TK, SD, hingga SMP, mendapatkan pembinaan dan pendampingan secara berkala.
Selain penguatan terhadap kompetensi guru, ia juga mendorong adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan program belajar.
Tak hanya itu, Rakhmadani turut menyoroti kondisi fisik sekolah yang menurutnya masih memerlukan banyak perbaikan. Terutama sarana dan prasarana pendukung kegiatan siswa di luar jam pelajaran, seperti fasilitas ekstrakurikuler, dinilai belum memadai.
“Beberapa sekolah kami masih butuh rehabilitasi. Untuk ruang kelas baru, kami sudah menerima kabar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menjadikan Tabang sebagai bagian dari program prioritas untuk pembangunan dan rehabilitasi RKB,” jelasnya.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan, Rakhmadani optimistis sektor pendidikan di Tabang akan mengalami kemajuan signifikan. Ia meyakini, perbaikan mutu pendidikan akan berdampak positif bagi masa depan generasi muda di kecamatannya.
“Jika pendidikan kita dikuatkan, maka anak-anak Tabang bisa tumbuh menjadi generasi yang mampu bersaing dan berkontribusi untuk kemajuan daerah,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Rakhmadani juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya sinergi antara pemerintah dan warga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermutu.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto menilai pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu faktor krusial dalam mewujudkan desa mandiri.
Kata dia, infrastruktur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga bagian dari indikator dalam penilaian status kemandirian desa. Menurutnya, desa tidak akan mampu tumbuh secara mandiri apabila tidak ditopang oleh infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses jalan, fasilitas ekonomi dan sarana pelayanan publik lainnya.
“Desa bisa saja punya potensi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang besar, tetapi kalau tidak ada jalan yang layak, tidak ada fasilitas pendukung, maka potensi itu tidak bisa dioptimalkan,” tuturnya.








