Pemkab Kukar Mengikuti Rakor Percepatan Sertifikasi Aset Pemda 

Acuankaltim.com, Kutai Kartanegara – Dafip Haryanto, Asisten II Kukar mengikuti rapat koordinasi, dalam rangka upaya percepatan sertifikasi aset Pemda wilayah Kaltim-Kaltara 2025. Dilakukan secara virtual berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Tenggarong, Rabu (14/05/2025).

Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar Toni Bowo Satoto, kepala Inspektorat Kukar H Heriansyah, serta perwakilan Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kukar. Dafip ditemui setelah rakor usai, menyampaikan rakor ini dibuka oleh Andy Purwa KPK RI.

Bacaan Lainnya

Kemudian juga diikuti oleh walikota, kakanwil, pemda, pemkot, BPKAD, Inspektorat, serta Badan Pertahanan dan Tata Ruang se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan tersebut untuk pelaksanaan tugas koordinasi untuk pencegahan korupsi melalui monitoring.

Serta controlling, for prevention, surveillance, di area Barang Milik Daerah. Melalui rakor ini dijelaskan gambaran pengamanan administrasi dan fisik.

Pengamanan Administrasi

Untuk poin ini perlu dilakukan kegiatan pencatatan, pembukuan, pelaporan dan penyimpanan dari dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah. Sedangkan administrasi terhadap barang tidak bergerak, perlu dilakukan pencatatan dalam buku inventaris serta KIB.

Untuk administrasi tanah dilakukan pengelola barang pada dokumen asli kepemilikan BMD berupa tanah, mulai dari sertifikat hak atas tanah. Pengamanan BMD berupa tanah yakni memasang tanda letak tanah, pemasangan pagar batas, serta penjagaan.

Pengamanan fisik barang milik daerah perlu dilaksanakan dengan cara  mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kondisi letak tanah. Jumlah total aset Persil Pemkab Kukar sendiri mencapai 2.912. Dengan rincian bersetifikat dara Pemda; 473, data BPN; 385.

 

“Memang ini sama yang disampaikan beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi Kaltim dan Kaltara ada memang sertifikat belum ada atasnama Pemkab atau balik nama belum, insya Allah dalam proses ini juga untuk baliknama terkait dengan sertifikat ini. Tapi asset dan sertifikat masih dalam penguasaan Pemkab Kukar. Kemudian yang belum bersertifikat semua itu masih dalam proses 2,439 bersertifikat.Terbit tahun 2024 pengajuan dari Pemkab Kukar datanya belum tervalidasi, namun berdasarkan informasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang tercatat 77 persel yang diajukan dan terbit tercatat 28 persil.”

 

Terdapat sejumlah kendala dengan berkas penyiapan data pendukung untuk proses pengajuan sertifikasi. Targetnya 2024 sama seperti tahun 2025, yaitu 100 persil. Tahun 2025, Pemkab Kukar dengan PPTK, Dinas Pertahanan dan Tata Ruang sudah membuat rencana pengajuan 125 persil.

Hingga saat ini baru 16 yang didajukan, 5 baru diterima BPN, 11 dikembalikan ke Pemkab Kukar. Ini menjadi catatan Pemkab Kukar dan berusaha mencapai target ditahun 2025 dengan angka sama di 100 persil untuk pemenuhan sertifikasi.

 

“Dari jumlah asset itu termasuk juga asset yang dibawah jalan, termasuk yang kita masukan didalam 2.912 bidang , memang perlu kerja keras dan dukungan / support terkait dengan proses ini, Pemkab Kukar siap mengalokasikan anggaran kita harapkan bisa secepatnya untuk bidang bidang ini bisa clear kita sertifikatkan serta pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan dukungan terhadap data yang diperlukan,” ujarnya.

 

Sedangkan itu Kepala Bidang Aset BPKAD Kukar, Toni Satoto menambahkan BPKAD Kukar terus melakukan upaya untuk pengelolaan serta pengamanan aset milik Pemda. Dan salah satu langkahnya dengan memasang patok serta plang sebagai tanda kepemilikan tanah.

Dan dari 77 yang diajukan untuk sertifikat, menjadi 28 dikembalikan dan harus dilengkapi. 5 aset di kota Samarinda, sudah lengkap tapi menunggu rekom tata ruang Samarinda. Terjadi penambahan lahan Pemkab di Samarinda, dan Pemkab Kukar memohon pada pihak BPN,

“Ada kekurangan juru ukur ataupun yang ada di lapangan dengan jumlah tanah 2.439 pertahun cuma ada 28 sertifikat kemungkinan hingga 100 tahun kita baru selesai pensertifikatan tanah, sedangkan setiap tahun Pemkab Kukar selalu menambah jumlah asset tanah dibawah jalan, selesai rakor pihaknya Bersama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan melakukan koordinasi dan konsolidasi ke BPN langsung terkait rekon data terhadap berbagai permasalahan serta kendala – kendala yang ada, diantaranya kepemilikan tanah peninggalan masa lalu tanpa legalitas yang menjadi permasalahan Pemkab Kukar serta pembelian tanah,” jelas Toto Satoto.

 

Pos terkait