SANDARAN — Di balik deru kendaraan berat dan hamparan konsesi perkebunan yang kian membelah pedalaman Kutai Timur, alunan mantra dan ritual sakral Belian Kutai Pantun Erau Embuang Panas Pelas bergema di Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran. Bagi warga setempat, perayaan tahunan ini bukan sekadar panggung seremonial atau atraksi wisata, melainkan pertahanan spiritual dan sosial atas ruang hidup mereka.
Hadir di tengah ratusan warga, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa kekayaan adat dan kebudayaan Kutai adalah modal historis yang krusial untuk mengawal arah pembangunan daerah. Di tengah masifnya dinamika sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang berhimpitan langsung dengan pemukiman warga, tradisi lokal terbukti mampu menjadi benteng pertahanan sosial.
“Kalau adat dan budaya ini bersinggungan terlalu parah dengan kebijakan pemerintah dan pembangunan, itu akan sulit kelanjutannya. Oleh karena itu, hukum adat yang terpelihara sejak dulu bisa menjadi patokan dan rujukan bersama,” tegas Ardiansyah di hadapan pemangku adat, tokoh masyarakat, pelajar, hingga perwakilan manajemen perusahaan.
Menengok Panji Selaten dan Beraja Niti
Langkah Pemkab Kutai Timur dalam merawat kebudayaan tidak berdiri di atas ruang hampa. Sejak 2025, penataan kebudayaan daerah secara strategis dirujuk kembali pada fondasi historis Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, yakni melalui dua kitab kodifikasi hukum kuno: Panji Selaten dan Beraja Niti. Sebagaimana Undang-Undang Panji Selaten: Berfungsi sebagai konstitusi atau hukum dasar kerajaan yang mengatur norma-norma utama tata negara dan kemasyarakatan. Dan Undang-Undang Beraja Niti: Berperan sebagai undang-undang terapan praktis untuk menyelesaikan sengketa dan persoalan sosial sehari-hari di tengah warga.
Pengaktifan kembali memori kolektif hukum adat ini memberikan legitimasi substantif bahwa masyarakat adat memiliki sistem tata kelola konflik yang matang jauh sebelum aturan hukum modern dibentuk. Dalam praktik sosial di lapangan, aturan tidak tertulis yang dijaga turun-temurun di wilayah seperti Marukangan, Senyiur, hingga Tepian Terap terbukti efektif menyelesaikan sengketa antarwarga secara cepat, sekaligus selaras dengan pengakuan hukum positif terhadap hak-hak ulayat.
Kelembagaan Adat hingga Tingkat Akar Rumput
Untuk memperkuat posisi hukum adat agar tidak tergerus oleh laju investasi, Kutai Timur mengambil langkah kelembagaan yang terhitung progresif. Kutim menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memfasilitasi pemilihan pemangku adat secara resmi melalui pembentukan Majelis Adat dan Istiadat Kutai.
Ke depan, struktur kelembagaan ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, tetapi direntangkan hingga ke tingkat lokal.
“Majelis Adat dan Istiadat Kutai Kabupaten nantinya akan menyusun majelis adat di masing-masing kecamatan. Majelis tingkat kecamatan inilah yang nanti akan memilih pemangku adat dan budaya Kutai di wilayahnya masing-masing,” jelas Ardiansyah.
Menjaga Pijakan Akar Kultural
Pembangunan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam seperti Kutai Timur kerap diwarnai ketegangan antara kepentingan modal dan keberlanjutan ruang hidup warga. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah daerah, korporasi, pemangku adat, dan masyarakat menjadi krusial.
Ardiansyah mengapresiasi konsistensi Pemerintah Desa Marukangan dan seluruh warga yang terus merawat adat istiadat Kutai. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kutai Timur ke depan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi atau ekspansi industri, melainkan dari sejauh mana daerah tersebut mampu menjaga kedaulatan identitas dan akar kulturalnya.(adv)








