SANGATTA — Deru mesin pabrik pengolahan kelapa sawit dan bentangan hijau kebun yang menghampar di Kabupaten Kutai Timur menyimpan cerita lama yang tak kunjung rampung: sengketa batas lahan dan tumpang tindih kepemilikan. Di balik megahnya denyut ekonomi dari komoditas andalan ini, kepastian hukum atas tanah kerap menjadi barang mewah yang diperjuangkan dengan jalan terjal.
Kini, angin perubahan berhembus dari pusat pemerintahan daerah. Memasuki tahun 2026, Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Kutai Timur merancang ikhtiar baru yang lebih modern. Sebuah program pemetaan lahan berbasis geospasial disiapkan untuk menelusuri setiap jengkal tanah perkebunan secara presisi menggunakan koordinat digital.
Kepala Disbun Kutim, Arief Nur Wahyuni, memaparkan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas keruwetan data agraria yang selama ini menjadi akar dari berbagai gesekan di lapangan.
“Selama ini salah satu persoalan utama di sektor perkebunan adalah tumpang tindih lahan dan ketidakjelasan batas wilayah. Karena itu tahun ini kami mulai melakukan pemetaan secara geospasial agar data perkebunan lebih valid dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan,” ujar Arief di ruang kerjanya.
Teknologi geospasial memang menjanjikan cara pandang yang lebih terang benderang. Melalui sistem berbasis koordinat bumi ini, pemerintah daerah dapat menatap kondisi riil tanpa tabir: memetakan secara presisi mana kebun rakyat, wilayah konsesi korporasi raksasa, hingga titik-titik rawan yang berpotensi melahirkan sengketa administratif maupun sosial.
Bagi Arief, kejelasan data adalah fondasi mutlak. Tanpa basis data yang sahih, pembangunan sektor perkebunan mustahil berjalan secara adil. Terlebih, para petani swadaya selama ini kerap terbentur tembok tebal persoalan legalitas.
“Kalau data lahannya jelas, maka program pemerintah juga lebih tepat sasaran. Petani akan lebih mudah mendapatkan legalitas maupun bantuan program perkebunan,” tuturnya.
Lebih dari sekadar instrumen pencegah konflik, pemetaan presisi ini juga memegang kunci bagi pundi-pundi keuangan daerah. Dengan luasan perkebunan sawit yang terukur pasti, pemerintah memiliki pijakan kuat untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian Kutim.
Kutai Timur bukanlah pemain kecil di peta perkebunan nasional. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu raksasa sawit di Kalimantan Timur, ditopang oleh operasional 39 pabrik crude palm oil (CPO) yang mencakar langit di berbagai kecamatan. Di tengah lanskap industri yang masif dan terus berekspansi, absennya data yang rapi adalah sebuah pertaruhan besar yang mengundang risiko konflik agraria berkepanjangan.
Sadar bahwa pekerjaan rumah ini tidak bisa dikerjakan sendirian, Disbun Kutim memilih merangkul banyak pihak. Pemerintah desa, kecamatan, korporasi perkebunan, hingga instansi teknis terkait bakal dilibatkan dalam proses verifikasi lapangan. Pendekatan kolaboratif ini ditempuh agar peta yang dihasilkan tidak sekadar manis di atas kertas, melainkan benar-benar mencerminkan realitas sosial di tapak.
“Harapan kami, melalui pemetaan ini ke depan pengelolaan perkebunan di Kutim bisa lebih tertib, produktif dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” pungkas Arief.(adv)








