BENGALON – Perang melawan stunting di Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak lagi sekadar bergulir di balik meja rapat. Melalui program unggulan Layanan Jemput Bola Stop Stunting, tim gabungan bergerak langsung menyisir wilayah-wilayah kerentanan untuk memastikan pendampingan mendarat tepat sasaran.
Kecamatan Bengalon menjadi lokasi keempat pelaksanaan aksi masif ini, setelah sebelumnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyisir Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, dan Rantau Pulung.
Mendorong Kolaborasi, Mencegah Sebelum Terjadi
Plh Kepala DPPKB Kutim sekaligus Sekretaris TPPS Kutim, Yuriansyah, menegaskan bahwa aksi turun langsung ke lapangan merupakan bagian nyata dari implementasi 50 program unggulan Pemkab Kutim. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh keluarga yang masuk kategori berisiko mendapatkan intervensi cepat demi menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan pendekatan jemput bola, kami memastikan seluruh keluarga yang masuk kategori berisiko mendapatkan pendampingan dan intervensi secara cepat dan tepat,” ujar Yuriansyah.
Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader desa, hingga kemitraan dengan sektor swasta agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menajamkan Definisi dan Anomali Data Lapangan
Namun, bergerak di garis depan tak cuma soal membagi bantuan, melainkan juga membenahi akurasi data. Camat Bengalon sekaligus Ketua TPPS Kecamatan, Harun Al Rasyid, menarik garis tegas antara penanganan anak yang sudah stunting dan tindakan pencegahan pada Keluarga Risiko Stunting (KRS).
“Anak stunting itu sudah kena, penanganannya berbeda dengan pencegahan yang masuk ke KRS,” tegas Harun.
Harun memaparkan bahwa kerentanan KRS dominan dipicu oleh keterbatasan sanitasi dan lingkungan dasar—seperti ketiadaan akses air bersih, fasilitas jamban tidak memenuhi syarat, hingga rumah tidak layak huni. Kendati demikian, ia menyoroti anomali data di tingkat tapak yang dinilainya perlu segera dikoreksi.
Salah satu temuan unik di lapangan menunjukkan bahwa variabel pendataan kerap memasukkan pasangan suami istri berusia di atas 40 tahun ke dalam kategori KRS hanya karena kriteria usia, meskipun mereka belum atau tidak memiliki anak.
“Gara-gara faktor usia, dia masuk KRS. Padahal tidak punya anak,” ungkap Harun blak-blakan.
Fenomena ini menekankan betapa krusialnya verifikasi dan pemutakhiran data faktual oleh para petugas di lapangan. Pemetaan masalah yang presisi menjadi kunci agar anggaran dan program intervensi pemerintah benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.
Sinergi Lintas Sektor dan Intervensi Konkret
Rangkaian kegiatan sosialisasi dan audit data KRS di Ruang Pertemuan Kantor Camat Bengalon ini menjadi wadah konsolidasi lintas elemen. Aksi tersebut turut dihadiri perwakilan TP-PKK Kutim Herliana, jajaran Kepala Desa se-Bengalon, perwakilan Dinas Kesehatan, Disdukcapil, unsur Forkopimcam, Penyuluh KB, hingga pimpinan perusahaan swasta setempat.
Sebagai wujud intervensi konkret dan langsung dirasakan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kutai Timur menyerahkan 20 paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara langsung kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Bengalon. Langkah ini menjadi bukti bahwa sinergi lintas lembaga mampu memberikan solusi instan selagi pendataan jangka panjang terus diperbaiki.(ADV/prokopim/Kutim)








