Menyoal Keadilan di Kebun Sawit: Jerat Upah Target dan Sikap Tegas Pemkab Kutim

SANGATTA — Di balik kilau komoditas minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu penopang ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), tersimpan cerita getir dari bilik-bilik perkebunan. Keringat para buruh yang membasahi tanah Kutim kerap tidak berbanding lurus dengan kepastian pendapatan yang mereka bawa pulang setiap bulannya.

Persoalan pengupahan di sektor perkebunan kelapa sawit kembali mencuat sebagai sorotan paling tajam. Serikat Buruh dan Pekerja Kutim secara tegas menyuarakan bahwa praktik pengupahan di sejumlah perusahaan sawit masih jauh dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Aspirasi mendasar ini disuarakan langsung oleh Ketua Serikat Pekerja Borneo (SPB), Ebet Sidabutar. Organisasi buruh lokal yang berdiri sejak 2021 itu kini telah menaungi anggota di sedikitnya 10 perusahaan perkebunan di wilayah Kutim. Dari pengalaman di lapangan, Ebet mengungkapkan bahwa karut-marut upah merupakan masalah yang hampir merata di tempat anggotanya menggantungkan hidup.

“Hampir semua perusahaan itu punya persoalan yang sama. Upah yang diberikan tidak jelas. Sistemnya berbasis hasil, tapi ketentuan harga ditentukan sepihak oleh perusahaan,” ujar Ebet.

Menurutnya, para pekerja dihadapkan pada dilema dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Skema kerja berbasis target membuat buruh kehilangan jaminan kepastian pendapatan, kendati mereka telah mendedikasikan waktu dan tenaga sesuai jam kerja normal.

Ia mencontohkan realitas pahit yang kerap ditemui para buruh harian di lapangan. Logika jam kerja sering kali dikalahkan oleh sistem target kuota yang kaku tanpa kompromi terhadap faktor alam atau kendala teknis.

“Logikanya, sudah bekerja 7 jam. Tapi kalau target tidak tercapai, mereka tidak dapat upah harian sesuai UMK. Misalnya target pupuk 600 kilogram, tapi karena hujan hanya tercapai 300 kilogram, maka upahnya dipotong. Ini yang membuat pekerja tidak pernah benar-benar menerima UMK,” jelas Ebet.

Kondisi tersebut menjebak para buruh dalam lingkaran siklus kerja keras yang tak berkesudahan. Banyak dari mereka tetap berada di bawah standar upah minimum, meskipun telah mencatatkan hari kerja efektif lebih dari 25 hari dalam sebulan. Lemahnya posisi tawar dan minimnya pengawasan membuat para pekerja kerap pasrah menerima kenyataan.

“Teman-teman di lapangan akhirnya menerima apa adanya. Ini yang jadi keprihatinan kami, karena lemahnya kontrol dan posisi tawar buruh,” tambahnya.

Respons Tegas Pemerintah Daerah

Menanggapi carut-marut yang meresahkan ini, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengambil sikap tegas. Ia menyatakan bahwa praktik pengupahan di bawah standar UMK di wilayah kepemimpinannya adalah sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Terlebih, Kutim tercatat sebagai salah satu daerah dengan standar UMK yang relatif tinggi, yang seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan pekerja di sektor sawit yang bonafide.

“Pengupahan di bawah UMK ini tidak boleh terjadi. Kami minta Distransnaker Kutim untuk serius menangani. Kutim ini UMK-nya tinggi, apalagi di sektor sawit. Kalau tidak ditaati, harus ada tindakan,” tegas Ardiansyah.

Sebagai langkah konkret atas aduan tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kutim untuk segera menggerakkan tim deteksi dini. Tim ini diinstruksikan melakukan peninjauan dan monitoring langsung secara berkala ke perusahaan-perusahaan perkebunan yang dilaporkan bermasalah.

“Saya setuju tim deteksi dini segera bergerak. Turun ke lapangan, cek langsung. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan,” tandasnya.

Sebagai kelanjutan dari pengawasan ketat ini, Pemerintah Kabupaten Kutim berencana memanggil seluruh manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di daerah tersebut. 

Pemanggilan ini diagendakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem pengupahan agar hak-hak dasar buruh benar-benar terakomodasi secara adil dan bermartabat.(adv)

Pos terkait