Musrenbang Kutim Rumuskan Prioritas Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memanfaatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027 sebagai momentum untuk menyusun arah pembangunan yang berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama dalam perencanaan tersebut.

Musrenbang yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Rizali Hadi, kepala perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor.

Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan yang berasal dari desa dan kecamatan kembali mengerucut pada persoalan yang masih banyak dihadapi masyarakat. Perbaikan jalan, penyediaan air bersih, serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan yang paling banyak disampaikan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak ingin program pembangunan hanya tersusun dalam dokumen, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi warga.

“Kita ingin pembangunan ini betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jalan harus terbuka, air bersih tersedia, layanan pendidikan dan kesehatan semakin baik,” ujar Ardiansyah.

Ia menambahkan, penyusunan program pembangunan harus dilakukan secara cermat mengingat kemampuan anggaran daerah yang terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan skala prioritas agar program yang dijalankan benar-benar berdampak luas.

“Kita tidak bisa kerjakan semua sekaligus. Maka yang kita dahulukan adalah yang paling dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Tema Musrenbang 2027 mengedepankan transformasi ekonomi berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Konsep tersebut menempatkan pembangunan fisik berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan keterampilan masyarakat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah juga menyelaraskan berbagai aspirasi yang muncul dari tingkat bawah agar sesuai dengan arah pembangunan daerah. Harapannya, setiap kebijakan yang ditetapkan dapat diwujudkan dalam program nyata sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat melalui akses jalan yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, serta kualitas SDM yang semakin siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.(adv)

Pos terkait