Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) aktif terlibat dalam Konsultasi Publik atas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ahyani Fadiannur Diani, mewakili Pemkab Kukar dalam acara virtual yang berlangsung pada Jumat (8/3/2024).
Dalam forum tersebut, Ahyani didampingi oleh Kabag Hukum Purnomo, Kabag Ekonomi Haryo Martani, perwakilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Edi Santoso, serta pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Pembicara utama dari Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) IKN, Zulkifli, menjelaskan tujuan utama diterbitkannya Perpres Percepatan Pembangunan IKN. Salah satunya adalah untuk menjamin pelaksanaan penyediaan layanan dasar dan sosial, serta fasilitas komersial di IKN. Selain itu, Perpres ini bertujuan memberikan jaminan bagi investasi di IKN dan menangani masalah hukum yang dapat menghambat kegiatan persiapan pembangunan IKN.
Dalam interaksi tersebut, Ahyani Fadiannur Diani mengajukan pertanyaan terkait status deliniasi sebagian wilayah Kukar, yang penetapannya belum jelas apakah masuk dalam IKN atau tetap menjadi bagian dari Kukar. Pertanyaan ini menjadi penting karena dapat berdampak pada penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Edi Santoso dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menambahkan bahwa batas wilayah dianggap belum jelas, terutama di Desa Tamapole. Meskipun undang-undang 3/2002 menyatakan sebagian wilayah masuk dalam deliniasi IKN, UU 21/2023 tidak menjelaskan posisi kurang lebih 1.501,21 hektare wilayah tersebut, apakah masuk di Kukar atau IKN.
“Kaitan dengan NJOP tadi, bagaimana penentuannya, dan ini saya rasa dari pihak IKN perlu pembahasan khususnya dengan Kukar, karena bukan hanya di Desa Tamapole saja, di Desa Long Anai juga begitu,” ungkap Edi Santoso.
Edi juga menyoroti Desa Long Anai yang merupakan desa budaya, jika nantinya masuk dalam IKN, perlu ada regulasi yang memperhatikan pelestarian dan pengembangan budaya. Hal ini mengingat di Kukar sendiri sudah ada dinas yang menangani kebudayaan.
Konsultasi publik ini menjadi wadah penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait percepatan pembangunan IKN dan memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait.








