Pemkab Kukar Siapkan Perbup untuk Permudah Penyaluran Dana Posyandu

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempersiapkan regulasi baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) guna menyederhanakan mekanisme penyaluran dana operasional Posyandu di seluruh wilayah.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempersiapkan regulasi baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) guna menyederhanakan mekanisme penyaluran dana operasional Posyandu di seluruh wilayah.

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tengah mempersiapkan regulasi baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) guna menyederhanakan mekanisme penyaluran dana operasional Posyandu di seluruh wilayah.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan dapat berjalan lebih optimal dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, Asmi Riyandi Elvandar, menjelaskan bahwa Perbup tersebut akan menjadi turunan teknis dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu. Dengan dasar hukum yang lebih konkret di daerah, diharapkan pengelolaan Posyandu dapat lebih mandiri dan efisien.

“Melalui Perbup ini, penyaluran dana akan dibuat lebih sederhana dan langsung menyentuh Posyandu yang ada di setiap wilayah, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Asmi, Selasa (8/7/2025).

Tak hanya mengatur penyaluran dana, Perbup juga akan memperkuat struktur pembinaan Posyandu dari tingkat kabupaten hingga desa.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan tim pembina Posyandu secara berjenjang, dengan ketua tim dipegang langsung oleh Ketua PKK di setiap tingkatan.

“Ketua tim pembina Posyandu akan dipegang oleh ketua tim PKK, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Dengan begitu, koordinasi dan pelaksanaan program di Posyandu bisa lebih terarah,” katanya.

Tim pembina ini akan bekerja bersama struktur kerja terpadu yang disusun untuk memastikan pembinaan Posyandu berjalan konsisten dan berkesinambungan.

Fokus utamanya mencakup pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Asmi menambahkan, keberadaan tim pelindung di lingkungan Pemkab Kukar juga akan berperan penting dalam pengawasan pengelolaan dana. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran Posyandu tetap tepat sasaran dan akuntabel.

“Struktur kepengurusan yang menyatu ini diharapkan menjadi solusi yang lebih efektif dan cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Pos terkait