Transformasi Posyandu di Timbau Jadi Model Layanan Dasar Kukar

Transformasi Posyandu menjadi Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari penguatan layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
Transformasi Posyandu menjadi Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari penguatan layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Tenggarong – Transformasi Posyandu menjadi Posyandu berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari penguatan layanan dasar di tingkat desa dan kelurahan.

Kelurahan Timbau di Kecamatan Tenggarong menjadi salah satu lokus penting dari program ini.

Bacaan Lainnya

Upaya tersebut mencerminkan sinergi antara pemerintah kelurahan, kader Posyandu, dan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.

Lurah Timbau, Marten Hedy Yudha Murhans, mengatakan bahwa sosialisasi terkait Posyandu SPM telah dilakukan kepada seluruh kader di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten, khususnya DPMD yang telah mendampingi dan terus mendukung Posyandu di Kelurahan Timbau,” ujar Marten.

Saat ini, Timbau memiliki 12 Posyandu balita dan 5 Posyandu lansia yang aktif menjalankan pelayanan. Kader di kelurahan ini bahkan dikenal aktif menjalankan layanan jemput bola ke rumah warga yang tidak bisa datang langsung ke Posyandu.

Langkah tersebut menjadi bentuk nyata komitmen terhadap pelayanan yang inklusif dan merata.

Di tingkat kabupaten, DPMD Kukar mendorong Posyandu sebagai ujung tombak layanan dasar, sekaligus menjadi bagian dari strategi penanganan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A. Riyandi Elvander, menyebut transformasi Posyandu SPM telah berjalan beberapa waktu terakhir dan diarahkan menjadi percontohan tingkat kabupaten.

“Transformasi ini adalah bagian dari penguatan peran Posyandu sebagai ujung tombak layanan dasar. Kami ingin Posyandu di Kukar betul-betul menjalankan amanat Permendagri Nomor 13, yakni memberikan enam layanan dasar sesuai standar pelayanan minimal,” kata Riyandi.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Kukar telah menyalurkan insentif bagi kader-kader Posyandu aktif. Insentif ini menjadi bagian dari program Dedikasi Kukar Idaman dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan Posyandu secara menyeluruh.

“Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan lanjutan yang diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Posyandu, termasuk kemungkinan penambahan bentuk insentif lain sebagai penghargaan atas dedikasi kader,” tutupnya.

Pos terkait