Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka membahas isu dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rombongan yang dipimpin oleh Auditor Utama BPKP, Antar MT Sianturi, diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono di ruang Eksekutif kantor bupati pada Rabu (6/3). Hadir dalam penerimaan tersebut adalah Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yani Wardana, Sekretaris BPKAD Akhmad Marisi, perwakilan Bappeda, perwakilan Inspektorat, serta perwakilan Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Perkim) beserta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.
Dalam paparannya, Sekda Sunggono menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara telah berulang kali mengikuti forum-forum baik di tingkat daerah maupun nasional terkait pembangunan IKN. Meskipun berbagai usulan telah diajukan terkait pembangunan dan tata kelola, hingga kini belum ada respon dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Sunggono menyebutkan bahwa lima kecamatan di wilayah IKN, yakni Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, dan Samboja, beserta Kecamatan Samboja Barat, terdiri dari 34 desa atau kelurahan. Hal ini diperkirakan akan menyebabkan kehilangan potensi pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar tiga hingga enam triliun rupiah, mengingat kelima kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta batubara.
Sunggono menegaskan bahwa meskipun anggaran tetap dialokasikan untuk pembangunan di kecamatan-kecamatan tersebut, nantinya akan menjadi bagian dari IKN dan akan sepenuhnya diserahkan.
Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap adanya komitmen yang jelas dari kementerian atau lembaga terkait kebijakan ke depan terkait IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Sunggono menekankan perlunya penanganan terhadap dampak lebih luas dari kebijakan tersebut, tidak hanya sebatas masalah batas wilayah.
Di sisi lain, Auditor Senior BPKP Antar MT Sianturi menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya ke Kutai Kartanegara. Fokusnya adalah menggali informasi terkait gelar kewilayahan, masalah aset, kependudukan, dan tata kelola yang berkaitan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya masuk dalam Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN).
“Isu-isu apa yang ada di sini, itu yang akan kita gali. Kemudian, kalau ada rekomendasi, akan kita sampaikan dan kita bahas,” ujar Sianturi. Ia berharap pertemuan ini dapat membantu mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara terkait IKN. Pertemuan lanjutan dengan pihak otoritas IKN dan pemerintah pusat juga dijadwalkan untuk membahas lebih lanjut.








