Tenggarong – Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahyani Fadianur, menghadiri acara Kajian Sistemik oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pengawasan pelayanan publik dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini dilaksanakan secara virtual pada Rabu (6/3/24) di Ruang Vidcon Lantai 2 Kantor Bupati Kukar.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah perwakilan Ombudsman Republik Indonesia yang diwakili oleh Heri Susanto, serta perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Inspektorat Balikpapan.
Ahyani Fadianur dalam sambutannya menyatakan komitmen Kukar sebagai kabupaten penyangga untuk terus berbenah dalam mendukung pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kukar sangat mendukung program-program pembangunan IKN yang sedang berjalan, dan akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas IKN terkait kewenangan di daerah yang masuk ke dalam kawasan IKN.
Fadianur juga menyampaikan antusiasme masyarakat Kukar terhadap perkembangan pembangunan IKN, serta kesiapan Pemkab Kukar untuk membuka diri bagi Ombudsman dan Otoritas IKN yang memerlukan data tentang Kukar.
Heri Susanto menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan prioritas Presiden Joko Widodo, yang diharapkan dapat mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris dan mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia yang selama ini terpusat di Pulau Jawa. IKN juga diharapkan dapat merepresentasikan identitas nasional serta menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Heri menambahkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia berencana melakukan pengumpulan data dan informasi terkait rencana kajian sistemik tentang Pembangunan IKN. Kajian ini dianggap penting untuk mengidentifikasi permasalahan dalam persiapan pembangunan IKN yang diharapkan dapat memberikan saran dan perbaikan.
Menurut Heri, setelah kegiatan pengumpulan informasi rencana kajian pembangunan IKN, diharapkan pelaksana pembangunan IKN dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, serta dilakukan pengawasan yang intensif dalam pembangunan dan pengelolaannya. Hal ini diharapkan dapat memastikan pemindahan IKN beserta perangkatnya berjalan secara optimal.








