SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan status guru honorer dan tenaga kependidikan yang belum tercatat dalam database Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kepastian itu disampaikan menyusul aksi damai ratusan tenaga honorer yang berlangsung di Sangatta.
Menurut BKPSDM, kelompok yang melakukan aksi sebagian besar merupakan tenaga honorer sekolah yang diangkat melalui surat keputusan kepala sekolah tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah daerah. Karena tidak tercatat dalam sistem kepegawaian, proses pengangkatan mereka harus dilakukan melalui tahapan yang berbeda.
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer daerah yang memenuhi ketentuan regulasi.
“Tenaga honorer daerah yang SK-nya ditandatangani Bupati itu jumlahnya lebih dari 7.000 orang dan seluruhnya sudah diusulkan serta diangkat menjadi PPPK hingga 2025. Jadi secara regulasi, itu sudah selesai,” katanya.
Ia mengungkapkan terdapat lebih dari 1.000 tenaga honorer sekolah yang baru teridentifikasi pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 795 orang telah masuk analisis jabatan sebagai dasar pengusulan formasi aparatur sipil negara.
BKPSDM memastikan kelompok tersebut tidak diabaikan. Pemerintah telah menyiapkan langkah pengusulan secara bertahap melalui skema PPPK sesuai kebutuhan formasi dan ketentuan pemerintah pusat.
“Bukan tidak diperhatikan. Justru kami akui keberadaan mereka dan sudah kami siapkan langkahnya. Kami janji akan mengusulkan mereka secara bertahap melalui formasi PPPK ke Kemenpan-RB,” ujar Misliansyah.
Saat ini Pemkab Kutim telah mengusulkan sekitar 251 formasi ASN tahun 2026 yang terdiri atas CPNS dan PPPK. Sebagian besar formasi itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di berbagai sekolah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan jumlah tersebut masih berupa usulan sehingga keputusan akhir berada di tangan Kemenpan-RB. Apabila telah memperoleh persetujuan, pembukaan formasi diperkirakan berlangsung pada akhir 2026. Pemerintah berharap proses dialog dengan tenaga honorer terus terjaga sehingga penyelesaian dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.(adv)








