SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendorong keterlibatan perusahaan dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC), khususnya terhadap pekerja yang terdiagnosis penyakit tersebut. Peran perusahaan dinilai penting untuk memastikan pengobatan tetap berjalan dan mencegah penularan lebih luas.
Hal itu disampaikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Kamis (23/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kutim melalui Dinas Kesehatan resmi membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Pembentukan tim diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju target eliminasi TBC tahun 2030.
Ardiansyah mengatakan, penanggulangan TBC tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan. Pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat dan berbagai unsur lainnya harus memiliki komitmen yang sama.
“Yang pertama kita harus mempunyai kesepakatan dan komitmen bersama lintas sektor. Dari PPTI, Dinas Kesehatan, perusahaan, OPD, organisasi masyarakat hingga lembaga keagamaan harus bergerak bersama,” ujarnya.
Salah satu perhatian yang disampaikan Bupati adalah pekerja penderita TBC yang kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat membuat penderita menghentikan pengobatan dan kembali ke daerah asal.
Menurut Ardiansyah, penghentian pengobatan dapat meningkatkan risiko penularan kepada orang lain.
“Kalau mereka berhenti berobat lalu pulang kampung, mereka bisa menularkan 15 sampai 20 orang lagi. Karena itu perusahaan harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Selain persoalan pekerja, Ardiansyah menyoroti keterlambatan pelaporan kasus TBC. Pelaporan yang cepat dinilai penting untuk mendukung proses penanganan sekaligus mencegah penyebaran penyakit.
Karena itu, pembentukan tim percepatan diharapkan mampu mempertemukan berbagai pihak dalam satu pola kerja yang lebih terkoordinasi.
Program Koordinator RSSH Adinkes Kalimantan Timur drg Nina Endang Rahayu mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan.
“Harapan kami terbentuknya tim percepatan ini dapat menyusun rencana aksi daerah yang masuk dalam RPJMD sehingga sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan dapat terwujud,” katanya.
Pemkab Kutim berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat upaya menuju eliminasi TBC pada 2030.(ADV/prokopim/Kutim)








