SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat menyikapi kebijakan kementerian terkait pemotongan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan. Kebijakan penataan kuota ini dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berdampak luas terhadap stabilitas ketenagakerjaan dan perekonomian daerah.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemotongan kuota produksi yang signifikan—seperti dari target awal 8 juta ton menjadi 4 juta ton—telah mengejutkan para pelaku usaha pertambangan di wilayahnya. Efek domino dari pengurangan drastis ini dipastikan langsung mengarah pada efisiensi tenaga kerja serta mengganggu ekosistem mitra kerja korporasi.
“Ini otomatis akan berdampak kepada tenaga kerja dan mitra kerjanya,” ujar Ardiansyah dalam rapat.
Sebagai langkah mitigasi cepat, Pemkab Kutim telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut, di antaranya PT Indexim dan PT Indominco. Pemerintah daerah dengan tegas mendesak pihak korporasi untuk merumuskan solusi alternatif guna menghindari opsi terburuk berupa PHK massal.
“Saya minta cari solusi lain untuk tidak ada PHK. Meskipun terjadi, itu harus menjadi solusi terakhir yang memang sudah tidak bisa dihindari lagi,” tegas Ardiansyah.
Optimalisasi Peran Distransnaker dan Proteksi Tenaga Kerja Lokal
Menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kian dinamis ini, Bupati menginstruksikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim untuk mengawal regulasi ketenagakerjaan lokal secara sungguh-sungguh dan proaktif.
“Disnakertrans diminta mengoptimalkan fungsi pusat informasi tenaga kerja guna memastikan penyerapan tenaga kerja lokal berjalan maksimal,” instruksinya.
Ardiansyah menjabarkan, kategori tenaga kerja lokal telah diatur secara transparan melalui instrumen regulasi daerah, yang merujuk pada parameter tempat kelahiran, riwayat pendidikan di Kutim, hingga durasi domisili yang telah mencapai puluhan tahun. Kendati demikian, ia secara objektif mengakui bahwa industri tetap memerlukan tenaga ahli (expert) spesifik yang terkadang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Padat Karya
Guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan dan kelapa sawit, Pemkab Kutim kini mulai mengalihkan fokus strategis pada pengembangan usaha berbasis padat karya. Pemerintah berkomitmen penuh memberikan dukungan nyata bagi kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas dalam pengolahan komoditas lokal bernilai tambah.
Sejumlah komoditas unggulan daerah kini menunjukkan progres positif dan siap berekspansi, seperti Sektor Perkebunan Cokelat (Karangan): Dijadwalkan mulai menyuplai sebanyak dua ton biji cokelat ke Bandung demi memenuhi permintaan pasar antardaerah, selain itu Hilirisasi Komoditas Pisang: Fokus diarahkan pada pengolahan produk turunan, setelah sebelumnya ekspor produk olahan sempat terkendala akibat masalah pendampingan di lapangan.
Penguatan Kemandirian Fiskal Lewat Sektor Kesehatan
Selain memperkuat sektor riil dan ketenagakerjaan, perbaikan fundamental juga digenjot pada sektor pelayanan publik, khususnya kesehatan. Ardiansyah mendorong agar kapasitas rumah sakit umum daerah terus ditingkatkan agar mampu bertransformasi menjadi fasilitas rujukan utama, termasuk dalam melayani pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up).
“Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kesehatan guna membantu kemandirian fiskal daerah,” tutupnya.(adv)








