SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menginventarisasi sebanyak 1.895 usulan pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027. Forum yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim itu menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kepala Bappeda Kutim Januar Bayu Irawan menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah akan difokuskan pada enam isu utama yang dinilai masih menjadi tantangan bagi daerah.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas,” katanya.
Bayu menjelaskan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi prioritas pertama. Pemerintah ingin masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga mampu mengikuti perkembangan dunia kerja.
Persoalan kemiskinan juga masih menjadi perhatian serius. Menurutnya, penanganan kemiskinan memerlukan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah berupaya mengembangkan potensi ekonomi di luar sektor pertambangan melalui optimalisasi sumber daya alam non-tambang. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Pada saat yang sama, Pemkab Kutim juga mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Sistem birokrasi yang lebih efektif dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kebutuhan infrastruktur dasar juga masih mendominasi berbagai usulan masyarakat. Akses jalan, penyediaan air bersih, hingga konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting yang akan diprioritaskan pemerintah.
Selain itu, aspek pengelolaan lingkungan hidup turut menjadi perhatian. Pemerintah menegaskan pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Bayu menilai seluruh isu tersebut harus ditangani secara terpadu sehingga kebijakan pembangunan dapat saling mendukung.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui Musrenbang, pemerintah mengharapkan seluruh masukan yang disampaikan mampu memperkuat penyusunan RKPD 2027 sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat Kutai Timur.(adv)








