SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk periode triwulan pertama tahun 2026 telah diselesaikan sepenuhnya. Kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi peserta yang iurannya ditanggung melalui skema pembiayaan pemerintah.
Kepala BPJS Kesehatan Kutim Herman Prayudi mengatakan nilai pembayaran yang telah direalisasikan Pemkab Kutim mencapai sekitar Rp9,9 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah serta sejumlah peserta pada skema bantuan iuran lainnya.
Menurut Herman, seluruh tahapan pembayaran berjalan sesuai rencana yang telah disusun bersama. Proses rekonsiliasi data juga telah dilakukan dan tidak ditemukan hambatan yang berpotensi mengganggu penyelesaian kewajiban tersebut.
“Pembayaran untuk triwulan pertama sebesar Rp9,9 miliar telah selesai. Seluruh proses berjalan sesuai rencana kerja dan hasil rekonsiliasi data tidak menunjukkan adanya kendala,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Pro Kutim beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, keberhasilan menyelesaikan pembayaran tanpa menyisakan tunggakan merupakan hasil koordinasi yang terus dilakukan antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim. Kedua instansi secara rutin menggelar evaluasi bulanan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan perkembangan jumlah peserta.
Evaluasi tersebut dinilai penting karena jumlah peserta dapat berubah sewaktu-waktu. Dengan pembaruan data secara berkala, pemerintah dapat memastikan anggaran yang dialokasikan tetap mencukupi sehingga tidak terjadi kekurangan pembayaran pada periode berikutnya.
“Review bulanan bersama Dinas Kesehatan menjadi kunci untuk memastikan anggaran yang disiapkan selalu sejalan dengan kebutuhan di lapangan,” kata Herman.
Berdasarkan data hingga akhir Maret 2026, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kutim terdiri atas 88.069 peserta PBPU yang dibiayai APBD Kabupaten, 33.158 peserta Program Gratispol yang dibiayai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta 118.447 peserta PBI-JKN yang pembiayaannya berasal dari APBN.
Dengan terselesaikannya pembayaran triwulan pertama tanpa tunggakan, pelaksanaan Program JKN di Kutim diharapkan terus berjalan stabil. Kondisi tersebut juga memberikan kepastian kepada masyarakat agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas medis tanpa terkendala administrasi pembiayaan.(adv)








