SANGATTA – Proses pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) Wehea di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memasuki tahap akhir. Setelah berjalan sejak 2012 dan menyelesaikan verifikasi serta validasi pada 2024, enam komunitas adat Wehea kini disebut tinggal menunggu proses administratif di tingkat pemerintah kabupaten.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wehea yang berlangsung di Ruang Ulin, Kantor Bupati Kutim, beberapa waktu lalu.
FGD dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur Siti Sugiyanti, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Kutim Joni Abdi Setia, Camat Muara Wahau Marlianto, perwakilan masyarakat adat Wehea, pendamping adat dan sejumlah pemangku kepentingan.
Siti mengatakan, proses pengakuan enam komunitas Wehea telah menunjukkan perkembangan signifikan. Enam desa yang berada di kawasan Wehea, yakni Nehas Liah Bing, Long Wehea, Jak Luay, Bea Nehas, Dia Beq dan Diak Lay, telah menyelesaikan verifikasi dan validasi sejak Juni 2024.
Menurutnya, kewenangan penetapan MHA berada pada pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi hanya menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan konsolidasi.
“Panitia Kabupaten diharapkan segera menindaklanjuti hasil verifikasi yang telah dilakukan. Provinsi hanya melakukan pembinaan dan monitoring. Penetapan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten,” ujarnya.
DPMPD Kaltim mencatat terdapat 51 komunitas masyarakat adat yang tersebar di 49 desa atau dusun di Kutim. Sebanyak 19 komunitas masih berproses menuju pengakuan, sementara enam komunitas Wehea telah menyelesaikan verifikasi teknis sejak 2024.
Siti juga menilai pengakuan terhadap MHA Wehea memiliki arti penting karena kawasan tersebut telah mendapatkan pengakuan atas kekayaan budaya dan hutannya di tingkat internasional.
“Pengakuan internasional sudah ada sejak lama. Bahkan kawasan Wehea mendapat apresiasi dunia, termasuk UNESCO pada 2015,” katanya.
Praktisi MHA dari Mitra BIOMA, Akhmad Wijaya, mengatakan persyaratan substantif pengakuan telah dipenuhi. Menurutnya, proses kini tinggal menunggu rekomendasi panitia kepada bupati.
“Setelah verifikasi teknis selesai, seharusnya rekomendasi diteruskan kepada bupati, bukan kembali kepada masyarakat adat. Berkas sudah lengkap, termasuk peta wilayah adat yang telah dilengkapi,” ujarnya.
Setelah rekomendasi diterima, akan dilakukan pengumuman kepada publik selama 60 hari kerja. Jika tidak terdapat keberatan, bupati dapat menetapkan pengakuan MHA secara resmi.(ADV/prokopim/Kutim)








