Pertumbuhan Ekonomi Kutim Tertahan, Pemkab Siapkan Strategi Percepatan Pemulihan

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyusun langkah strategis untuk merespons perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini berada di kisaran satu persen. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan kondisi tersebut memerlukan penanganan cepat agar target pembangunan daerah tetap dapat tercapai.

Pernyataan itu disampaikan Mahyunadi usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, perlambatan ekonomi tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mendorong kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

Mahyunadi mengatakan pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme birokrasi rutin. Diperlukan strategi yang lebih terarah agar berbagai sektor produktif mampu bergerak lebih cepat.

Sebagai tindak lanjut, ia akan menggelar rapat koordinasi bersama tim ekonomi daerah. Pertemuan tersebut ditujukan untuk menyusun berbagai langkah yang dinilai efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi di Kutai Timur.

“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret. Kita butuh langkah yang cepat dan terukur agar kondisi ini bisa segera membaik,” kata Mahyunadi.

Meski kondisi ekonomi sedang melambat, Pemkab Kutim tetap menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 10,74 persen pada 2027. Target tersebut dinilai menjadi tantangan besar sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan.

Mahyunadi mengakui bahwa mengejar pertumbuhan dua digit dari posisi saat ini bukan pekerjaan mudah. Namun, ia optimistis sasaran tersebut dapat diwujudkan apabila seluruh organisasi perangkat daerah memiliki kesamaan visi dalam menjalankan program pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan antara program pembangunan tahun 2026 dengan perencanaan pada 2027. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tidak terhenti di tengah jalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, Mahyunadi mengingatkan agar penyusunan program pembangunan tidak hanya berfokus pada target administrasi. Menurutnya, seluruh kebijakan harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia turut mendorong penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Di samping mengoptimalkan APBD, Mahyunadi meminta perangkat daerah lebih aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun sektor swasta.

“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” tutupnya.(adv)

Pos terkait