SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong perluasan penerapan Platform SIAPTAH (Sistem Informasi Administrasi Pertanahan) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital tata kelola pemerintahan. Pengembangan sistem tersebut dibahas dalam audiensi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Dinas Pertanahan, GIZ, dan Javlec di Ruang Kerja Bupati beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut implementasi sekaligus rencana perluasan penggunaan SIAPTAH. Platform ini dikembangkan dengan dukungan Dinas Kominfo Staper agar terintegrasi dengan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kepala Dinas Pertanahan Kutim Simon Salombe menjelaskan, SIAPTAH digunakan untuk mendokumentasikan, merekam, mengarsipkan, serta menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) di tingkat desa secara mutakhir.
Menurut Simon, penerapan sistem tersebut bukan sekadar memindahkan administrasi dari dokumen fisik ke sistem digital. Digitalisasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi proses sekaligus kualitas data pertanahan.
“Melalui integrasi platform SIAPTAH, kami berfokus penuh pada efisiensi proses dan peningkatan kualitas data pertanahan daerah. Digitalisasi ini menjamin status penguasaan tanah menjadi lebih jelas, dokumen terekam jauh lebih aman, dan pada akhirnya mampu memitigasi serta mencegah potensi sengketa di masyarakat,” papar Simon Salombe.
Dinas Pertanahan melaporkan SIAPTAH telah melalui uji coba atau pilot project di empat desa. Selain itu, pelatihan intensif bagi operator telah selesai dilakukan sebagai persiapan penerapan sistem di 24 desa di Kutim.
Bupati Ardiansyah memberikan dukungan terhadap pengembangan platform tersebut. Ia menilai digitalisasi administrasi pertanahan sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi birokrasi yang rumit.
“Saya menyambut baik langkah dari Dinas Pertanahan, GIZ, dan Javlec. Transformasi ini membuktikan bahwa pemerintah terus bergerak maju memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan kepastian hukum bagi masyarakat di tingkat desa,” tanggap pimpinan daerah dalam audiensi tersebut.
Dengan dukungan tersebut, Dinas Pertanahan Kutim bersiap memperluas penerapan SIAPTAH agar dapat digunakan secara merata di desa dan kelurahan.(ADV/prokopim/Kutim)








