Samarinda – Rencana pemekaran wilayah administratif di Kota Samarinda perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kesiapan infrastruktur hingga kemampuan keuangan daerah. DPRD Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak terburu-buru direalisasikan tanpa perhitungan yang matang.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rencana pemekaran masih memerlukan analisis mendalam untuk memastikan tingkat kelayakan wilayah yang akan dimekarkan. Menurutnya, pembentukan wilayah administratif baru harus memiliki tujuan jelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, pemekaran wilayah bukan sekadar mengubah batas administratif atau membentuk struktur pemerintahan baru. Kebijakan tersebut juga membutuhkan dukungan anggaran untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, seperti pembangunan kantor pemerintahan, penyediaan fasilitas pelayanan, tenaga aparatur hingga sarana pendukung lainnya.
Helmi menegaskan, DPRD pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan mendukung rencana tersebut selama hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, kemampuan fiskal daerah harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau bicara urgensi, ujung-ujungnya kita akan berbicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Menurut Helmi, pemerintah perlu memastikan bahwa pemekaran tidak mengurangi alokasi anggaran untuk program pembangunan yang lebih mendesak.
Ia berharap penataan wilayah nantinya mampu mempercepat pelayanan administrasi, meningkatkan jangkauan pelayanan pemerintah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan kajian yang matang, pemekaran diharapkan menjadi solusi memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan justru menambah beban keuangan daerah. ( Adv/ DPRD Samarinda)








