Revitalisasi Dasawisma Jadi Sorotan, Camat Sangatta Selatan Minta Penggunaan Dana RT Diatur Lebih Proporsional

SANGATTA SELATAN – Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan menilai pengelolaan dana Rukun Tetangga (RT) perlu diarahkan lebih seimbang agar tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik. Penguatan kapasitas masyarakat, termasuk menghidupkan kembali peran Dasawisma, dinilai sama pentingnya untuk mendukung pembangunan hingga tingkat rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Camat Sangatta Selatan Dewi Dohi saat memberikan arahan dalam pelantikan tiga anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sangatta Selatan yang dipimpin Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman beberapa waktu lalu. Ketiga anggota tersebut menggantikan pengurus sebelumnya yang mengundurkan diri karena beralih status menjadi pegawai pemerintah maupun alasan lainnya.

Dalam pemaparannya, Dewi mengungkapkan hasil evaluasi terhadap dokumen anggaran desa menunjukkan sebagian besar dana RT masih dialokasikan untuk pembangunan fisik berskala kecil. Menurutnya, pola tersebut perlu dikaji kembali agar alokasi anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan yang lebih luas.

Ia menilai penggunaan dana RT untuk membangun jalan memiliki keterbatasan karena besaran anggaran yang tersedia belum cukup untuk menghasilkan infrastruktur dengan kualitas optimal.

“Intervensi dana RT kita saat ini didominasi oleh infrastruktur. Padahal, jika hanya mengandalkan dana RT untuk membangun jalan, kualitasnya tentu sulit mencapai standar maksimal,” ujar Dewi.

Dewi menjelaskan bahwa pembangunan jalan berkualitas memerlukan biaya sekitar Rp700 juta hingga Rp800 juta per 100 meter. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar petunjuk teknis penggunaan dana RT mengatur pembagian anggaran secara lebih proporsional.

Menurutnya, sebagian anggaran dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan Dasawisma, Posyandu, hingga peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia. Dengan begitu, pelaksanaan 50 program prioritas Bupati Kutai Timur dapat menjangkau masyarakat sampai ke tingkat keluarga.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah tidak aktifnya sejumlah kelompok Dasawisma di wilayah Sangatta Selatan. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kualitas pendataan pembangunan yang selama ini menjadi dasar penyusunan berbagai program pemerintah.

“Dasawisma adalah sumber data utama kita. Mereka adalah instrumen paling efektif untuk mengubah perilaku dan karakter masyarakat mulai dari lingkup rumah tangga,” kata Dewi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan akan mengintensifkan koordinasi bersama pemerintah desa. Langkah tersebut difokuskan pada pembenahan administrasi RT sekaligus mengaktifkan kembali kelompok Dasawisma yang selama ini tidak berjalan optimal.

Di luar persoalan tersebut, Dewi juga mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa batas antara Desa Teluk Singkama dan Desa Kandolo masih terus dikawal melalui koordinasi lintas pihak. Sementara itu, pembangunan jalan utama di wilayah Sangatta Selatan tetap menjadi perhatian pemerintah kecamatan melalui komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, mengingat sejumlah ruas telah masuk dalam perencanaan daerah meski realisasinya belum dapat dilakukan sepenuhnya pada tahun anggaran 2026.

“Kami akan terus mengidentifikasi potensi dan masalah di setiap desa agar ditemukan solusi yang tepat sasaran, sembari memastikan program prioritas kabupaten tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal yang ada,” tutupnya.(adv)

Pos terkait