Rujukan Berbasis Kompetensi Diperkuat, Dinkes Kutim Libatkan Rumah Sakit hingga Klinik

SANGATTA – Penguatan sistem rujukan berbasis kompetensi menjadi salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Penguatan Jejaring Rujukan di Ruang Damar, Gedung Serbaguna (GSG) Bukit Pelangi, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim tersebut melibatkan pimpinan rumah sakit, puskesmas dan klinik se-Kutim. Pertemuan juga menghadirkan perwakilan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur dr Ika Gladis dan Latifah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kutim Herman Prayudi, serta unsur organisasi profesi kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kutim sekaligus Ketua Panitia Siti Fatimah mengatakan penguatan sistem tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

“Dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan, kita mengembangkan penataan sistem rujukan nasional berbasis kompetensi,” ujar Siti.

Ia menjelaskan seluruh fasilitas kesehatan perlu memperhatikan indikator nasional serta pelaporan insiden keselamatan pasien sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan.

Kepala Dinkes Kutim dr Yuwana Sri Kurniawati mengatakan koordinasi antar-Fasyankes menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan.

“Hal ini untuk merealisasikan visi daerah, yakni mewujudkan Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, khususnya dalam sektor Kesehatan,” tegas Yuwana.

Ia juga menyampaikan mengenai transformasi sistem kelas rumah sakit yang kini menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dengan 24 jenis pelayanan dan standar alat kesehatan.

Yuwana meminta fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta mendukung lima program prioritas kesehatan Bupati Kutim. Fokus tersebut mencakup penyediaan tenaga kesehatan, pendidikan dan peningkatan insentif, pembangunan serta perbaikan sarana kesehatan, kampanye gizi melalui gerakan minum susu dan makan buah, hingga percepatan penurunan stunting.

Penanganan stunting juga menjadi perhatian melalui program Pelayanan Terpadu dan Serentak untuk Menuntaskan Stunting (Pentassuting). Menurut Yuwana, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak dan fasilitas kesehatan.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah, Fasyankes, BPJS Kesehatan dan organisasi profesi. Dengan jejaring yang lebih terkoordinasi, mekanisme rujukan dari fasilitas tingkat pertama hingga pelayanan lanjutan diharapkan berjalan lebih efektif, terintegrasi dan tetap berorientasi pada keselamatan pasien.(ADV/prokopim/Kutim)

Pos terkait