Samarinda – Pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai sistem parkir manual masih menyisakan celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama ketika masyarakat membayar tanpa menerima karcis sebagai bukti transaksi.
Samri mengatakan persoalan utama bukan terletak pada kesediaan masyarakat membayar parkir, melainkan kepastian bahwa uang yang dipungut benar-benar masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
“Persoalannya, uang yang dibayarkan itu masuk ke PAD atau justru ke kantong pribadi, misalnya juru parkir liar,” ujarnya Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, transaksi parkir manual yang masih banyak mengandalkan uang tunai membutuhkan pengawasan dan pencatatan lebih ketat. Tanpa sistem yang terukur, pemerintah akan kesulitan mencocokkan jumlah kendaraan, pungutan yang diterima, dan setoran kepada daerah.
Ia juga menyoroti kebiasaan masyarakat yang tetap membayar meski tidak memperoleh karcis. Padahal, bukti transaksi tersebut dapat menjadi salah satu alat kontrol untuk memastikan pungutan berjalan sesuai aturan.
“Kalau di mal, sistemnya lebih jelas karena ada portal. Untuk parkir di pinggir jalan, salah satu alat ukurnya adalah penjualan kupon atau karcis,” jelasnya.
Samri mempertanyakan mekanisme distribusi karcis kepada juru parkir. Menurutnya, pembelian karcis dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola seharusnya dapat menjadi dasar untuk mengukur aktivitas pemungutan di setiap lokasi.
Ia menilai perlu ada pemeriksaan apabila persediaan karcis tidak habis dalam waktu lama, sementara pungutan parkir kepada masyarakat terus berlangsung setiap hari.
“Seharusnya karcis bisa habis dalam hitungan hari atau minggu kalau aktivitas parkirnya ramai. Tetapi ada yang sampai setahun belum habis. Di sisi lain, masyarakat tetap membayar, bahkan ada yang tidak menerima karcis,” ungkapnya.
Samri mendorong pemerintah membandingkan data penjualan karcis dengan kondisi transaksi di lapangan. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi penerimaan yang belum tercatat sekaligus memastikan setoran parkir sesuai ketentuan.
“Kalau sektor parkir benar-benar dikelola dengan baik, berapa besar potensi PAD yang sebenarnya bisa diperoleh Samarinda?,” terangnya.
Ia berharap pembenahan sistem parkir manual dilakukan melalui pengawasan lebih efektif, pencatatan transparan, dan evaluasi distribusi karcis. Dengan begitu, penerimaan dari sektor parkir dapat dioptimalkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan daerah. (Adv/ DPRD Samarinda)








